Terkesan Tebang Pilih

Rekonstruksi Taruna Akpol Tertutup

425
TUNJUKAN BUKTI- Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono didampingi Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Pol Anas Yusuf, menunjukan foto barang bukti yang didapatkan dilokasi penganiayaan salah satu taruna Akpol Brigadir Dua Taruna (Brigdatar) Mohammad Adam, Kamis (18/5) lalu. Foto : Adityo Dwi / Jawa Pos Radar Semarang

”Memang aneh kalau perkara yang sama bisa digelar untuk umum, sedangkan kasus Akpol tersebut terkesan ditutupi, seperti ada tebang pilih rekonstruksi.”

Muhammad Dasuki

Pimpinan Kantor Hukum Satya Manunggal

SEMARANG Rekonstruksi penganiayaan yang menewaskan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Brigadir Dua Taruna Muhammad Adam yang dilakukan secara tertutup, Rabu (31/5) lalu, mendapat sorotan sejumlah pihak. Pimpinan kantor hukum Satya Manunggal, Muhammad Dasuki, menilai rekonstruksi memang tidak bisa terbuka layaknya pengadilan yang bisa dibuka untuk umum. Sebab, masih dalam tahap pra ajudikasi.

”Dalam tahap pra ajudikasi ada yang namanya presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah karena itu bukan pengadilan. Namun demikian, memang aneh kalau perkara yang sama bisa digelar untuk umum, sedangkan kasus Akpol tersebut terkesan ditutupi, seperti ada tebang pilih rekonstruksi,” kata Dasuki saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (1/6).

Menurutnya, perkara itu terkesan ada kekhususan digelar tertutup. Kalau memang dalam perkara yang sama bisa digelar terbuka. Akan tetapi, Dasuki tak mau berandai-andai lebih jauh. Ia hanya menyampaikan bisa saja karena tersangka yang terlibat adalah anak pejabat kepolisian, sehingga ditutup untuk publik. ”Namun kebenarannya biarlah dibuktikan di persidangan,” tandasnya.

Bendahara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara Setara itu kembali menjelaskan, tahap pra ajudikasi adalah tahapan praperadilan yang bertujuan menyusun berita acara pemeriksaan (BAP). Untuk bisa menyusun BAP, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti permulaan, bukti-bukti, dan memeriksa para saksi. Karena masih di luar peradilan, pendeknya belum memasuki tahap penuntutan, maka kepentingan orang-orang yang terlibat di dalamnya harus dilindungi. Dari para saksi, saksi ahli, sampai aparat penegak hukumnya.

”Asas praduga tak bersalah dalam tahapan ini harus dijunjung tinggi, karena belum tentu seseorang yang diperiksa akan menjadi tersangka. Bahkan ketika menjadi tersangka saja, saat sudah dituntut di pengadilan pun, seseorang harus diperlakukan dalam kerangka praduga tak bersalah, apalagi jika baru tahap pra ajudikasi,” jelasnya.

Dasuki menyampaikan, ketika gelar perkara dibuka, maka identitas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus akan diketahui publik dan bisa mengancam keselamatan mereka. Karena itu, ia menyarankan agar hukum tetap berjalan dengan baik tanpa perlu intervensi, termasuk membuka rekonstruksi pada publik.

”Semuanya sesungguhnya tidak boleh. Kalaupun terbuka, itu bukan untuk umum karena di dalamnya mengandung unsur dokumen-dokumen penyidikan yang belum bisa dipublikasi,” tandasnya.

Dasuki juga meminta media untuk mengawal dan menanyakan alasan ditutupnya rekonstruksi tersebut. Karena, menurutnya, sekalipun aturannya dibenarkan dilakukan tertutup, cukup aneh kalau perkara yang sama bisa dilakukan secara terbuka.

”Seperti ada pilih-pilih perkara yang bisa direkonstruksikan apabila mau diliput media, apalagi itu terjadi di internal Akpol, jadi wajar publik menilai janggal,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Semarang menyebutkan, reka ulang itu digelar di tempat kejadian perkara di gudang flat A Graha Taruna Detasemen Tingkat III Kompleks Akpol. Dalam rekonstruksi yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jateng itu, 14 tersangka memperagakan 46 adegan penganiayaan terhadap korban.

Dalam reka ulang tersebut juga dihadiri jaksa. Saat dikonfirmasi koran ini, Kasi Pidum Kejari Semarang Bambang Rudi Hartoko menyampaikan kalau yang hadir adalah jaksa dari Kejati Jateng. ”Yang hadir adalah jaksa dari Kejati Jateng, Mas. Coba bisa ditanya ke bagian Penkum (penerangan hukum),” kata Bambang.

Saat koran ini mengonfirmasi ke Kasi Penkum Kejati Jateng, Sugeng Riyadi meminta untuk menanyakan langsung ke Polda Jateng. Sedangkan ketika ditanya kenapa dilakukan tertutup, apakah karena ada tersangka yang putra seorang pejabat kepolisian atau alasan lainnya, ia tetap menjawab hal yang sama. ”Langsung tanyakan ke Polda aja Mas, soalnya itu belum kewenangan kita,” jawab Sugeng.

Pembina Indonesian Police Watch (IPW) Jawa Tengah, Mahfud Ali, mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Sedangkan terkait rekonstruksi yang cenderung tertutup, ia menyampaikan seyogianya dalam kegiatan itu memang mengonstruksikan apa yang sebenarnya terjadi, tanpa ada yang diedit.

”Terkecuali jika terdapat alasan tertentu yang berakibat tidak baik bagi psikis keluarga dan masyarakat yang belum cukup dewasa. Harapan kami, semoga peristiwa ini menjadi yang terakhir dari serangkaian peristiwa yang terjadi di Akpol Semarang,” harapnya. (jks/aro/ce1)