MENILAI : Tim penilai Kota Layak Anak mengadakan pertemuan di Pendopo Pengabdian, selanjutnya turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah lokasi penilaian. (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)
MENILAI : Tim penilai Kota Layak Anak mengadakan pertemuan di Pendopo Pengabdian, selanjutnya turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah lokasi penilaian. (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)

MAGELANG – Tim evaluasi Kota Layak Anak (KLA) pusat yang terdiri delapan orang datang ke Kota Magelang untuk melakukan verifikasi, penilaian dan peninjauan langsung terhadap program-program Pemkot Magelang terkait perlindungan anak.

“Kami ingin melihat langsung upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkot untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak,” kata Asisten Deputi Pemenuhan Kesehatan KPPA, Hendar Jamal, di Pendopo Pengabdian, Rabu (31/5) lalu.

Ia menjelaskan, ada 24 indikator yang harus dipenuhi daerah, agar bisa menyandang predikat KLA. Indikator tersebut menyangkut terpenuhinya hak anak secara penuh dan utuh.

“Berjalannya indikator ini bisa ditunjukkan dengan adanya layanan akta gratis, peningkatan gizi anak, penurunan angka pernikahan dini,” tambah Hendra.

Lalu, KLA dinilai dari beberapa klaster. Di antaranya, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.

Ia juga menjelaskan, bahwa penilaian KLA, dilakukan di seluruh Indonesia. Lalu masuk tahap penyaringan. Kota Magelang, sebut dia, layak untuk mengikuti penilaian selanjutnya. “Yakni verifikasi lapangan.”

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito menargetkan, di tahun 2017, 186 rukun warga (RW) se-Kota Magelang sudah menuju RW ramah anak. “Yang sudah dicanangkan 34 RW Menuju Ramah Anak, harapannya tahun ini semua RW yang ada sudah menuju Ramah Anak,” ujar Sigit.

Selain itu, Pemkot Magelang terus menggiatkan dan mendukung program-program yang menyangkut pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai bidang.

Masih menurut Sigit, kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak juga telah dituangkan dalam Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Trafficking dan yang  terakhir dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (put/lis)