KERJA KERAS: Bupati Kendal Mirna Annisa saat melantik sejumlah kepala OPD, beberapa waktu lalu. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KERJA KERAS: Bupati Kendal Mirna Annisa saat melantik sejumlah kepala OPD, beberapa waktu lalu. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Prestasi fantastis kembali ditorehkan Bupati Kendal Mirna Annisa. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal akhirnya mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Prestasi luar biasa, karena selama 15 tahun Kendal selalu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Selama ini, Pemkab Kendal selalu dipusingkan laporan barang milik daerah atau aset yang tidak konsisten. Mirna mengaku, keberhasilan meraih WTP ini bukanlah kerjanya semata. Tapi, hasil kekompakan semua pihak yang telah ikut mendukung.

”Tidak mudah untuk mendapatkan predikat ini, hampir 15 tahun Pemkab Kendal baru bisa meraih predikat ini. Dan ini adalah hasil kerja keras semua pihak untuk masyarakat Kendal,” kata Bupati Mirna kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (1/6).

Dikatakan Mirna, keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, OPD yang telah begitu teliti mencatat seluruh aset dan seluruh laporan keuangan daerah dengan baik.

”Predikat WTP ini membuktikan bahwa pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran dianggap mampu melaksanakan sendiri dengan baik,” ujarnya.

Ia mengaku senang. Sebab, ia baru memimpin Kendal dua tahun berjalan, namun sudah bisa membuktikan kepada masyarakat tranparansi dan pengelolaan anggaran yang baik di semua OPD. Selain itu, predikat WTP ini sulit diraih, bahkan daerah lain masih kesulitan untuk mendapatkan predikat WTP.

”Predikat WTP ini adalah dedikasi, dan kerja keras perangkat daerah yang ada. Saya sendiri selalu menekankan bahwa kebijakan yang diambil adalah politik untuk kepentingan rakyat. Jadi, tidak untuk kepentingan yang lain. Sehingga pembangunan itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegas Mirna.

Dia berharap, predikat ini terus bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Sehingga tidak ada lagi aset daerah yang tidak tercatat. ”Kuncinya adalah di pencatatan. Asalkan semua anggaran dan aset tercatat dengan baik, maka  saya kira tidak ada masalah,” katanya.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Trimarti Handayani, mengatakan, pencapaian WTP diterima setelah pemeriksaan dari BPK selama bulan Mei. Tahun ini, oleh BPK, Pemkab Kendal dianggap bisa menyajikan laporan keuangan yang benar.

”Sebelumnya Kendal belum bisa mendapatkan predikat WTP, karena terkendala belum bisa menyajikan data aset dengan lengkap dan benar. Tahun ini setelah pembenahan administrasi, aset yang dimiliki setiap OPD bisa disajikan dengan lengkap,” jelas Tri Murti Handayani.

Dijelaskan, dukungan dari kepala daerah dan masukan dari OPD yang ada bisa meyakinkan pemeriksa bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kendal tertata dengan baik. ”Yang tersulit adalah melaporkan aset dari Dinas Pendidikan, karena jumlahnya banyak dan tersebar. Tetapi, semuanya bisa dilaporkan dengan baik, sehingga meraih WTP,” katanya.

Penghargaan pencapaian WTP ini merupakan tugas berat untuk bisa mempertahankan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Tri Murti mengaku, akan berusaha mempertahankan capaian ini, sehingga LKPD tahun ini maupun selanjutnya bisa tetap WTP.  ”Ke depan akan terus kami tingkatkan supaya lebih baik lagi. Di antaranya agar setiap semua pengadaan barang di semua OPD harus dilaporkan kepada bupati. Sehingga benar-benar tertib pembukuannya,” ujarnya. (bud/adv/aro/ce1)