EKSEKUSI : Ratusan warga dari Desa Wungurejo dan Tejorejo yang lahannya terdampak tol, menolak proses eksekusi yang dilakukan Juru Sita PN Kendal, awal Mei lalu. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
EKSEKUSI : Ratusan warga dari Desa Wungurejo dan Tejorejo yang lahannya terdampak tol, menolak proses eksekusi yang dilakukan Juru Sita PN Kendal, awal Mei lalu. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) melontarkan kekecewaannya pada tim pembebasan lahan Jalan Tol Semarang-Batang yang belum mampu menyelesaikan persoalaan di Kendal. Terkait pembebasan lahan di sejumlah desa yang hingga kini belum menuai titik temu.

Perwakilan Jamak, Kartika Nursapto mengatakan jika tim pembebasan masih menyisakan 800 lebih bidang tanah yang belum terselesaikan. Hal itu karena adanya beberapa kesalahan fatal yang dilakukan tim pembebasan lahan. Seperti salah ukur dan harga ganti rugi yang dinilai tidak manusiawi.

“Kami menilai tim pembebasan lahan, baik dari BPN yang mengurusi lahan maupun tim appraisal kurang profesional dalam bekerja dan kurang optimal. Sehingga Kendal ini paling lamban sendiri pembebasannya dibandingkan daerah-daerah lain,” katanya, kemarin (31/5).

Kartiko selaku koordinator warga Korban Jalan Tol mengaku telah mendampingi delapan desa yang dilintasi jalan tol dengan lahan yang terdampak sekitar 300 bidang. Delapan desa itu yakni, Nolokerto (Kaliwungu), Magelung (Kaliwungu Selatan), Kertomulyo dan Penjalin (Brangsong), Ngawensari (Ringiarum) dan Galih (Gemuh).

“Permasalahannya warga menilai ganti rugi yang mereka terima sangat rendah. Yakni kisaran Rp 210-300 ribu permeter persegi. Selain itu banyak tanah yang mengalami salah ukur, yakni luas lahan yang banyak berkurang dari luas yang ada di sertifikat,” paparnya.

Warga menuntut agar ganti rugi tanah yang ada bisa disamakan seperti yang ada di daerah Cempokomulyo Gemuh yakni sebesar Rp 640-670 ribu. “Sedangkan untuk perumahan diberikan harga Rp 1,2 juta-1,3 juta,” paparnya.

Menurutnya, tim appraisal dalam menaksir harga tanah juga tidak memiliki acuan harga. Dalam arti, warga tidak pernah mendapatkan penjelasan tepat mengapa harga tanahnya dihargai rendah dibandingkan desa lainnya. Padahal jika dilihat dengan nilai jual objek pajak (NJOP) terpaut tipis harganya.

“Di Weleri bisa sampai Rp 1,2 juta permeter persegi, tapi di Magelung, Kaliwungu hanya dihargai Rp 270 ribu permeter persegi. “Logikanya, Kaliwungu dekat dengan Semarang. Semestinya semakin dekat dengan perkotaan, harganya harusnya semakin tinggi. Tapi ini justru semakin rendah,”  tambahnya.

Sejauh ini, pihaknya bersama tim pembebasan lahan tengah mencari jalan keluar agar pembebasan lahan segera terselesaikan. “Tim pembesasan lahan diberikan waktu satu bulan untuk menyelesaikannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Kepresidenan RI, Usep Setyawan menyatakan bahwa pihaknya meminta agar dilakukan pendataan atau pengukuran ulang dan penaksiran baru oleh tim appraisal. Hal ini agar dalam proses pembebasan lahan benar-benar sesuai aturan dan warga mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil. “Kami dari Staf Kepresidenan akan mengawal proses pendataan ulang ini,” tegasnya.

Usep meminta, proses ini harus diawali dari desa, supaya ada musyawarah pihak desa dengan warga. Dalam musyawarah ini, harus dilakukan dengan jujur dan terbuka. Kemudian hasil musyawarah desa disampaikan kepada pihak ATR/BPN, untuk diteruskan sampai ke pusat. Setelah proses ini selesai, baru dari pihak appraisal melakukan penentuan harga. “Agar waktunya tidak berlarut-larut, musyawah di tingkat desa dibatasi maksimal satu bulan ke depan sudah selesai,” pungkasnya. (bud/ida)