Underpass Jatingaleh Lambat

Hendi Desak Selesai sebelum H-5 Lebaran

1316
MOLOR: Kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jatingaleh Semarang akibat proyek underpass yang terjadi setiap hari. (bawah) Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sat melakukan peninjuan, kemarin. (FOTO-FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MOLOR: Kemacetan arus lalu lintas di kawasan Jatingaleh Semarang akibat proyek underpass yang terjadi setiap hari. (bawah) Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sat melakukan peninjuan, kemarin. (FOTO-FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendesak agar proyek underpass Jatingaleh Semarang dipercepat. Ia meminta agar proses pembangunan bisa diselesaikan sebelum Lebaran 2017.  Molornya penyelesaian proyek underpass ini dikeluhkan masyarakat, karena setiap hari mengakibatkan arus lalu lintas Jalan Teuku Umar dan Jalan Setiabudi macet hingga berjam-jam.

”Diharapkan, sebelum Lebaran pembangunan sudah bisa diselesaikan, dan difungsikan untuk mengurai kemacetan,” harap Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan underpass Jatingaleh, Jumat (26/5) kemarin.

Hendi –sapaan akrab Hendrar Prihadi— melakukan pengecekan langsung di lokasi proyek. Ia melihat progres di lapangan memang terkesan lambat. Bahkan dia kurang begitu yakin alias pesimistis pembangunan underpass ini bisa selesai tepat waktu. Meski begitu, ia mendesak agar penyelesaian proyek ini dipercepat.  ”Perlu kerja keras untuk bisa menyelesaikan pembangunan, setidaknya hingga sebelum H-5 Lebaran,” kata Hendi.

Jika hingga Lebaran tidak selesai, pihaknya meminta supaya pengerjaan bisa selesai sesuai dengan kontrak, yakni 31 Juli 2017. Hendi mengakui akibat keterlambatan pembangunan underpass, pihaknya kerap mendapat komplain dari warga. ”Setiap hari saya mendapatkan komplain dari warga terkait dengan kemacetan yang terjadi di Jatingaleh dampak dari pembangungan underpass yang tak kunjung selesai ini,” akunya.

Berdasarkan tinjauan Hendi, ada beberapa masalah yang menyebabkan proyek ini berjalan lambat. Di antaranya, kontraktor mengaku terkendala suplai material tanah urukan yang harus mendatangkan dari luar kota.

”Kalau keluhannya soal kesulitan mendapatkan tanah urukan, kami siap membantu untuk mengomunikasikan dengan stakeholder terkait,” katanya.

Prinsipnya, kata dia, percepatan proyek ini mendesak harus dilakukan. Sebab, akan sangat membantu mengatasi masalah kemacetan di jalur tersebut. ”Kontraktor harus bekerja keras untuk menyelesaikan hingga sebelum Lebaran sehingga bisa dilalui untuk arus mudik,” ujarnya.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Metropolitan Semarang, Danang Tri Wibowo, mengakui, adanya keterlambatan dalam pembangunan underpass Jatingaleh. ”Ada keterlambatan sekitar 12 persen. Saat ini progres pembangunan sudah berjalan kurang lebih 60 persen, dan ditargetkan selesai pada 31 Juli 2017,” katanya.

Dia berjanji akan berusaha bekerja keras agar  pada H-10 Lebaran, kondisi jalan sudah berfungsi meski belum 100 persen, sehingga bisa dilewati para pemudik. ”Diperkirakan bisa dilalui. Hanya saja kondisi jalan belum teraspal,” ujarnya.

Pihaknya mengaku terus melakukan monitoring agar percepatan berjalan maksimal. Di antara upaya yang dilakukan adalah dengan cara menambah jumlah pekerja, alat berat, material, dan menambah jam kerja. ”Kami kebut mumpung kondisi cuaca cukup mendukung,” katanya.

Dijelaskan, saat ini pekerjaan yang dilakukan, yakni pengerjaan beton segmental dan melakukan urukan dengan panjang kurang lebih 170 meter di sisi selatan, dan 170 meter di sisi utara. ”Salah satu kendalanya adalah sulitnya mencari material, karena ada beberapa lokasi yang harus dipilih, dan untuk mendapatkan 1.000 meter kubik per hari tidaklah mudah,” akunya.

Padahal, pihaknya setiap hari membutuhkan material setidaknya 1.000 kubik untuk urukan beton segmental. ”Saat ini kami terus mengejar waktu supaya bisa selesai sebelum Lebaran,” katanya.

Salah satu warga, Suherman, 45, mengatakan, hampir setiap hari kondisi jalur Jatingaleh ini sangat kronis. Terutama di saat jam berangkat kerja di pagi hari, dan jam pulang kerja di sore hari. ”Kami sering dibuat stres karena setiap hari berhadapan dengan masalah kemacetan lalu lintas. Saya tidak anti pembangunan. Tapi seharusnya proyek dijalankan secara profesional, agar kepentingan jalur transportasi publik tidak terganggu,” harapnya.

Dia menilai, pemerintah seharusnya memiliki kapasitas untuk menggandeng kontraktor yang profesional. Setiap proyek memang memiliki dampak tersendatnya arus lalu lintas. ”Tapi kontraktor profesional seharusnya memiliki konsep, strategi dan cara untuk menyiasati gangguan. Kalau pengerjaannya model seperti ini, maka rakyatlah yang dirugikan, karena pengerjaannya lambat dan mengakibatkan kemacetan dalam waktu sangat lama,” katanya. (amu/aro/ce1)