HASIL RAZIA: Barang bukti peredaran minuman keras di wilayah Polres Magelang Kota dimusnahkan dengan ditimbun tanah, Jumat (26/5). (Agus Hadianto/Radar Kedu)
HASIL RAZIA: Barang bukti peredaran minuman keras di wilayah Polres Magelang Kota dimusnahkan dengan ditimbun tanah, Jumat (26/5). (Agus Hadianto/Radar Kedu)

“Selama ini, biaya penanganan Tipiring malah lebih mahal dari denda yang diberikan kepada para pelaku. Denda tipiring terlalu ringan, hanya Rp 200 ribu.”

AKBP HINDARSONO

MUNGKID—Pelaku tindak pidana ringan (Tipiring) seperti menjual dan mengedarkan minuman keras di Kabupaten Magelang, belum mendapatkan hukuman yang berefek jera. Karenanya, polisi meminta Pemkab Magelang segera merevisi Perda Miras dengan memperberat ancaman hukuman.

Kapolres Magelang AKBP Hindarsono menyampaikan hal itu di sela-sela pemusnahan ribuan miras di Mapolres Magelang, kemarin. “Selama ini, biaya penanganan Tipiring malah lebih mahal dari denda yang diberikan kepada para pelaku. Denda tipiring terlalu ringan, hanya Rp 200 ribu,” kata Hindarsono.

Pada kesempatan itu, sebanyak 1.279 botol miras dan 896 knalpot blombongan turut dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan, hasil kegiatan 2017. “Kami terus memegang komitmen untuk memberantas judi, miras, prostitusi, dan penggunaan knalpot blombongan.”

Hindarsono mengklaim, Polres kerap melakukan penertiban rutin, dengan sasaran tindak pidana ringan. Meski begitu, jika dendanya terlalu ringan, maka penertiban terkesan seperti main-main saja.

“Karena itu, kita menanyakan ke Pemkab, kira-kira peraturan daerah (Perda) bisa tidak memberikan denda setinggi-tingginya, Rp 10 juta misalnya. Saya kira bisa ya, tergantung Pemdanya,” kata Hindarsono.

Kapolres juga meminta agar perizinan perdagangan miras bisa lebih diperketat. Sebab dampak miras sangat merugikan. Tidak hanya memicu permasalah dan perselisihan antarkelompok saja. Tapi juga antarkampung/wilayah.

“Di Kota Magelang, sempat terjadi perselisihan antarkampung karena miras. Jangan sampai merembet sampai kabupaten. Jangan sampai juga terjadi musibah seperti di Purworejo, Ungaran, atau Pati. Di sana ada yang meninggal dunia akibat miras oplosan.”

Menanggapi hal itu, Asisten I Pemerintahan Kabupaten Magelang, Eko Triyono, mengapresiasi tindakan Polres Magelang. Termasuk, usulan terkait Perda Tipiring.

“Jadi memang Perda yang dipergunakan saat ini adalah Perda lama. Harapannya, nanti ada evaluasi dari DPRD Kabupaten Magelang. Yang bisa dilakukan ya memaksimalkan denda. Kalau kurungan, sesuai undang-undang hanya tiga bulan.” (vie/isk)