SNI Masih Menjadi Dilema

600
BELUM LOLOS SNI: Seorang perajin mainan anak-anak di Magelang sedang membuat mainan kuda-kudaan. Pemilihan cat yang sembarangan bisa membahayakan kesehatan anak-anak. (DOK RADARSEMARANG.COM)
BELUM LOLOS SNI: Seorang perajin mainan anak-anak di Magelang sedang membuat mainan kuda-kudaan. Pemilihan cat yang sembarangan bisa membahayakan kesehatan anak-anak. (DOK RADARSEMARANG.COM)

WAKIL  Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang Naneth Ekopriyono berpendapat, sertifikasi SNI  kadang menjadi dilema bagi pelaku UKM. Satu sisi, label SNI menjadi kebuthan dan penting bagi produk UKM. Di sisi lain, syarat untuk mengurus SNI tidak mudah. Juga  butuh biaya tambahan.

Naneth yang juga pelaku usaha kuliner dan batik ini mengibaratkan, menjual produk tanpa SNI, seperti mengendarai mobil tanpa surat izin mengemudi (SIM). Jika melalui jalan-jalan kampung, mungkin tidak akan ada yang menanyakan SIM; jadi tanpa SIM pun tidak bermasalah. Tapi satu ketika ingin melewati jalan raya dan ada inspeksi, maka saat kedapatan tidak memiliki SIM, akan rugi sendiri.

“Saat ini di era pasar bebas, saingannya tidak lagi antarkota, tapi sudah nasional, bahkan internasional. Mungkin saat ini pelaku usaha merasa tidak butuh SNI. Tapi ketika mau masuk pasar yang mensyaratkan ada SNI, tentu dia akan rugi sendiri,” jelasnya.

Naneth mengakui, untuk mendapatkan label SNI tidak mudah. Ada syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Syarat standar ini tidak bisa ditawar, karena label SNI bukan sekadar tempelan. Selain itu, pengusaha juga butuh tambahan investasi untuk biaya mengurus SNI yang memiliki jangka waktu terbatas.

“Salah satu solusinya, pemerintah memfasilitasi pengurusan SNI. Mungkin biaya untuk pengurusan label gratis ditanggung pemerintah. Tapi pengusaha harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dan mungkin butuh tambahan modal,” kata dosen entrepreneurship di sebuah kampus kondang di Kota Semarang ini.

Naneth mengusulkan ada gerakan gotong-royong dari para pemilik usaha. Pihak yang memiliki usaha dan modal besar, bisa membantu temannya yang memiliki modal terbatas. “Misalnya yang punya modal besar dan punya SNI, bisa menghimpun produk teman-temannya yang modalnya lemah. Sementara yang lemah, mau belajar untuk meningkatkan produknya sesuai SNI,” ujarnya.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono, menilai, kewajiban mencantumkan SNI merupakan hal yang sangat baik bagi konsumen. Dengan adanya label SNI yang didapat sesuai prosedur, akan menjadi jaminan bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar keselamatan. “Masalahnya, saat ini belum semua barang wajib SNI dan banyak barang yang mencantumkan SNI abal-abal,” jelas Ngargono.

Ngargono mengambil contoh pada industri garam beryodium. Banyak produk garam yang mencantumkan label SNI di kemasan, tapi sebenarnya produsen yang dimaksud belum mendapatkan sertifikat SNI. Rupanya, mereka langsung mencetak logo SNI di kemasan garam yang mau dijual. “Ini yang bikin konsumen bingung.”

Produk lain yang sering mencantumkan SNI abal-abal adalah besi beton bertulang. Label SNI hanya tampak di satu ujung. Tapi ketika diperhatikan secara keseluruhan, ukurannya beda-beda. “Ada yang diameternya gemuk, ada yang kurus. Ada juga yang panjangnya kalau diukur kurang. Ini yang menyebabkan kualitas beton bertulang bisa macam-macam.”

Ia meminta pemerintah memfasilitasi para pengusaha untuk lebih mudah mendapatkan label SNI, tanpa mengurangi syarat standar. Selama ini, pengurusan SNI hanya dilakukan di Jakarta. “Sebaiknya bisa didelegasikan ke tingkat provinsi,  tanpa mengurangi standar menjadi lebih mudah. SNI ini untuk melindungi konsumen.”

Faktor tambahan modal bagi pengusaha yang ingin mengurus SNI juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Untuk membangun tempat usaha yang menghasilkan produk sesuai SNI, pengusaha pasti butuh investasi. “Seringkali bantuan pemerintah tidak signifikan. Misalnya jumlah industri ada 100, tapi yang dibantu cuma 2 saja,” ujar Ngargono.

Terpenting, lanjut Ngargono, pengawasan. Di lapangan, penegakan hukum terkesan masih setengah hati. Jika kondisi ini berlarut-larut, bisa membuat pengusaha yang sudah ber-SNI kecewa. Sebab, ia sudah mengeluarkan banyak modal untuk mendapatkan SNI, tapi pihak lain yang tidak menjalankan aturan tersebut, ternyata tidak mendapatkan sanksi.

Terpisah, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Riyono, berpendapat, pemerintah wajib membantu pelaku UKM dalam mengurus label SNI. “Seperti usulan saya untuk UKM garam di sentra garam Kabupaten Pati,”  jelas Riyono.

Garam beryodium, termasuk salah satu produk yang butuh sertifikat SNI sebagai garam konsumsi. Di Pati ada  sekitar 3.000 petani garam yang tergabung dalam 95 industri kecil garam rakyat. Namun, dari 95 industri kecil tersebut, hanya 13 yang sudah mengantongi sertifikat SNI.

Mahalnya biaya pengurusan SNI, menjadi hambatan bagi petani garam yang rata-rata bermodal cekak. Karena itu, mereka  butuh bantuan pemerintah agar para petani garam ini bisa menghasilkan produk sesuai SNI.  “Karena itu, APBD harus dialokasikan untuk membantu pengusaha yang ingin mengurus SNI. Minimal setahun ada 100 SNI untuk UMKM.” (lis/isk)

Silakan beri komentar.