Pancasila Bagi NU Telah Final

903
SETIA NKRI: Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini membubuhkan tanda tangan dalam ikrar kesetiaan terhadap Pancasila di Alun-alun Wonosobo, Minggu (21/5). (Ahmad zainudin/jawa pos radar kedu)
SETIA NKRI: Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini membubuhkan tanda tangan dalam ikrar kesetiaan terhadap Pancasila di Alun-alun Wonosobo, Minggu (21/5). (Ahmad zainudin/jawa pos radar kedu)

WONOSOBO – Rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Termasuk datang dari Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini yang hadir dalam Apel Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Cabang NU Wonosobo di Alun-alun Wonosobo, Minggu (21/5).

Helmy menyebutkan, rencana pemerintah membubarkan HTI dinilai sudah tepat. Organisasi manapun yang asasnya bertolak belakang dengan Pancasila atau dengan sengaja ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, sudah sepantasnya mendapatkan tindakan tegas.

“Upaya pembubaran HTI oleh pemerintah, meski nanti masih menjalani proses hukum peradilan, PBNU menyampaikan mendukung sepenuhnya,” katanya.

Jika dilihat seksama, sambung Helmy, para simpatisan HTI tidak ada yang salah dalam keberagamaan maupun peribadatannya. Tidak ada perbedaan. Misalnya, akidahnya sama, syahadatnya sama, salatnya sama, kiblatnya, Alqurannya juga sama. “Yang bermasalah adalah yang kita sebut sebagai sesat dalam bernegara. Karena dia (HTI) memiliki agenda untuk mengubah haluan negara kita,” katanya.

Bagi NU, Pancasila sudah final. Negara Indonesia adalah negara yang plural yang terdapat begitu banyak agama, ras, etnis, suku dan golongan. Sehingga tidak dimungkinkan Indonesia itu didirikan atas dasar satu agama. “Pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap HTI, sama sekali tidak menyinggung umat Islam di Indonesia. HTI tidak merepresentasikan umat Islam Indonesia,” katanya.

Ketua Tanfidz PC NU Wonosobo Ngarifin Siddiq menyampaikan, Pancasila sebagai ideologi negara menjadikan negara Indonesia menjadi darus-salam (negara selamat). D imana seluruh warga berhak hidup damai di negara kesatuan, tanpa memandang latar belakang agama, ras, suku maupun etnik seseorang.

“Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Menjadikan Islam yang ramah bukan Islam marah. Menjadikan Islam yang mengajak bukan Islam yang mengejek,” serunya di depan ribuan peserta apel. (cr2/ton)