DIDUGA DISENGAJA: Lahan di Hutan Barang kerap terbakar disinyalir karena ulah iseng orang yang tidak bertanggung jawab. (AHMAD ABDUL WAHAB/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIDUGA DISENGAJA: Lahan di Hutan Barang kerap terbakar disinyalir karena ulah iseng orang yang tidak bertanggung jawab. (AHMAD ABDUL WAHAB/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK- Menjadi kawasan rawan bencana mendorong Pemerintah Desa Banyumeneng, menyiapkan peraturan desa (perdes) dan hukum adat. Hal itu untuk mengurangi dampak bencana yang sering terjadi di desa yang berbatasan dengan Kabupaten Ungaran tersebut.

Menurut Kepala Desa Banyumeneng, Muntaha, bencana banjir bandang yang sering melanda wilayahnya setiap tahun, akibat dari gundulnya hutan dan rusaknya lahan sekitar aliran sungai.

Menurutnya, masih ada sebagian kecil masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan pegunungan sering menemukan pembalakan lahan. “Untuk itu hukum adat akan kita buat agar kerusakan hutan tidak semakin parah. Ini masih dalam proses penggodokan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (23/5).

Selain itu, juga disebabkan pendangkalan sungai. Pihaknya mengaku sudah mengkomunikasikan masalah tersebut kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Namun pihaknya mengaku kecewa karena tindakan pengerukan baru dilakukan pada tahun 2018.

“Masalahnya itu akan berpengaruh terhadap potensi bencana di awal tahun. Sehingga mau tidak mau normalisasi harus disegerakan meskipun sifatnya mandiri,”ujarnya.

Terpisah, salah satu relawan BPBD Anling Kusuma, Muit mengatakan, selain menghadapi bencana banjir di setiap musim hujan, problem kebakaran hutan juga sering menghantui warga desa Banyumeneng ketika musim kemarau datang.

Menurutnya, kebakaran yang sering terjadi diduga karena unsur kesengajaan. “Beberapa kasus disebabkan putung rokok, selain itu warga kerap membakar hutan karena dirasa lebih cepat dan efisien ketimbang dilakukan secara manual,”katanya. (mg28/zal)