MANGKRAK: Rumah warga Kebonharjo, Tanjung Emas yang sempat dirobohkan kini kondisinya mangkrak. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MANGKRAK: Rumah warga Kebonharjo, Tanjung Emas yang sempat dirobohkan kini kondisinya mangkrak. (NURCHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Proyek reaktivasi rel kereta api penghubung Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas  Semarang hingga kini masih mandeg. Meski saat ini telah diambilalih oleh pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), namun progres proyek ini belum ada tanda-tanda perkembangan berarti alias jalan di tempat.

KAMIS, 19 Mei 2016 atau setahun lalu, tak pernah dilupakan oleh warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara. Saat itu, telah terjadi tragedi eksekusi lahan hingga berujung bentrok antara petugas dengan warga Kebonharjo yang menolak rumahnya dirobohkan. Bahkan, saat itu seorang warga meninggal saat proses eksekusi berlangsung, serta tujuh personel aparat mengalami luka sabetan senjata tajam. Warga yang meninggal adalah Jamian, 60, warga Ronggowarsito RT 01 RW 10 Kebonharjo Semarang yang mempunyai riwayat penyakit jantung. Diduga jiwanya tertekan melihat rumahnya akan digusur. Jamian mendadak tak sadarkan diri hingga kemudian dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit inilah, Jamian menghembuskan nafas terakhirnya.

Kini setelah setahun berlalu, proyek reaktivasi rel KA tersebut belum juga direalisasikan. Sejumlah bangunan rumah warga di RW 7, 8, dan 10 Kampung Kebonharjo, yang sempat dihancurkan dengan alat berat, masih menyisakan tembok yang sudah tidak utuh. Dinding tembok itu kini justru menjadi ajang vandalisme menggunakan cat semprot.  Di antaranya, bertuliskan “Tolak Rel Baru”, “Ini Sudah Merdeka kok Masih Dijajah”, “Kenapa Mereka Merusak Rumah” dan masih banyak lagi lainnya.  Saat ini, kurang lebih ada 59 KK  yang rumahnya masih berdiri atau belum digusur.

“Masih ada 59 KK. Semuanya berada di RW 7, 8, dan 10. Kalau sebagian yang sudah digusur saat ini telah menempati Rusunawa Kudu, Kecamatan Genuk,” kata  Hartono, anggota Forum RW, warga RT 6 RW 10, Kebonharjo saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di rumahnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya warga tidak menolak rencana pembangunan reaktivasi rel dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Hanya saja, sesuai prinsip pemerintah melaksanakan program itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  “Seharusnya ini bukan penggusuran, tapi pengadaan lahan. Kalau istilah Jawa ya warga harus diuwongke. Jadi, mengenai pemberian ganti rugi ini jangan semena-mena,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini belum ada kesepakatan soal nilai harga ganti rugi atas lahan yang ditempati warga. Berkali-kali mediasi yang dilakukan menemui jalan buntu. Tetapi PT KAI malah melakukan eksekusi penggusuran dengan melibatkan ribuan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI.

“Ada pemaksaan kehendak. Audiensi selalu tidak sesuai dengan yang diharapkan warga. Bahkan hingga sekarang, warga yang sudah digusur belum ada ganti rugi sepeser pun,” ungkapnya.

Diakui, tragedi penggusuran tersebut mengakibatkan trauma psikis bagi warga sampai sekarang. “Bahkan warga sudah tidak yakin lagi dengan keberadaan pemerintah kota maupun kepolisian daerah. Sejak awal, warga menolak dengan arogansi PT KAI dengan mengerahkan kurang lebih 1.500 aparat kepolisian, ditambah TNI yang totalnya diperkirakan lebih dari 2.000 aparat,” katanya.

PT KAI hanya menjanjikan Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen. Sedangkan bangunan tidak permanen Rp 200 ribu per meter persegi. “Warga menyatakan tetap akan menolak. Kalau hanya Rp 250 ribu ya jelas belum sesuai dengan harapan warga. Warga tidak meminta harga berapapun, karena sudah ada tim appraisal yang menilai harga lahan dan bangunan. Sehingga harga itu sesuai dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Dia menegaskan, apabila harga penggantian ganti rugi belum sesuai dengan aturan, tapi mereka tetap melakukan eksekusi perobohan rumah, maka warga Kebonharjo siap melakukan perang. “Kalau eksekusi tetap dilakukan, warga siap perang. Kejadian eksekusi kemarin ada kurang lebih 1.500 anggota polisi dan TNI, kalau ditotal lebih dari 2.000 aparat. Tapi, kami tidak ada istilah ngeper. Kami hadapi dengan satu komando, tenang, tidak arogan, tidak membawa senjata dan lain sebagainya,” tegasnya.

Dia bersama Forum RW berupaya semaksimal mungkin agar keadilan ditegakkan. Termasuk memperjuangkan semua hak warga yang sudah digusur agar dapat ganti rugi sesuai dengan prosedur.

Hartono menjelaskan, sejuah ini proyek pembangunan rel kereta api ini tetap berjalan, meski belum ada perkembangan berarti. “Rabu (18/5) lalu dilakukan pengukuran ulang. Sekarang yang menangani proyek ini bukan PT KAI, tapi dari pemerintah pusat, yakni melalui Satuan Kerja (Satker) Kementerian Perhubungan,” katanya.

Sesuai rencana yang disampaikan kepada warga, luas lahan pembangunan untuk rel ganda ini 30 meter. Rel ganda tersebut akan dibangun sepanjang kurang lebih 3 kilometer dari Stasiun Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Ini untuk mendukung transportasi arus pengiriman logistik peti kemas seluas lima hektare di Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan infrastruktur tersebut, PT KAI memperkirakan beban angkutan jalan raya akan berkurang sekitar 30 persen dan memangkas arus logistik menjadi 7 jam dari 10 jam waktu tempuh jalan raya.

Tetapi persoalan polemik pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas ini malah berbuntut panjang ke ranah hukum. PT KAI tetap bersikukuh sebagai pemilik aset lahan tanah yang ditempati warga. Tetapi sebagian warga yang terdampak proyek ini telah memiliki sertifikat hak milik (SHM).

“Sertifikat tanah milik warga adalah produk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan BPN adalah bagian dari pemerintah. Artinya, kalau sertifikat sudah diterbitkan, tentunya sudah melalui prosedur yang sangat rumit,” ujarnya.

Ia mengakui, memang tidak semua warga memiliki sertifikat tanah. Sebab, kata dia, sebagian bangunan dulunya merupakan asrama milik PT KAI. “Warga yang bersertifikat, sampai sekarang tidak dibongkar. Yang belum terbongkar kurang lebih 53 bangunan,” katanya.

Diakui, gugatan warga terhadap PT KAI juga tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Sebab, hasil sidang putusan majelis hakim yang dipimpin oleh Sigit Purnomo di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (4/1) silam, memutuskan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) alias ditolak oleh majelis hakim.

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Gugatan tersebut tidak ditindaklanjutkan oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

“Hasilnya draw, dianggap tidak sesuai dan tuntutan dianggap kabur. Tidak ada menang dan tidak ada yang dikalahkan. Sekarang kami masih banding di Pengadilan Tinggi. Saat ini masih proses sidang,” ujarnya.

Warga lain, Slamet, 61, mengatakan, inti masalah di Kebonharjo adalah mengenai harga ganti untung yang selama ini tidak sesuai. Selama harga itu belum disepakati, maka warga akan tetap menolak. “Harganya dulu. Kalau harga saja belum clear ya pasti warga menolak. Istilahnya ganti untung, omahku ilang ya jaluk ganti omah,” katanya.

Slamet adalah salah satu warga yang bangunan rumahnya diratakan oleh aparat beberapa waktu lalu. Ia bersama anak istrinya saat ini tinggal di Rusunawa lantai 4, Kudu, Genuk. Meski ia tinggal di rusunawa, tetapi ia masih sering kembali di Kebonharjo. “Saya kembali ke sini untuk melihat kondisi rumah. Memang sebagian rumah saya masih utuh,” ujar pria yang kesehariannya bekerja sebagai tenaga kebersihan SMPN 20 Semarang ini.

Dia mengakui rumah-rumah warga di daerah Kampung Kebonharjo yang sedang konflik ini memang memiliki sejarah panjang yang cukup rumit. “Lahan ini peninggalan zaman penjajahan Belanda. Sebelum berdiri rumah-rumah, lahan ini tidak terawat karena berupa rawa-rawa.  Dulunya ada sejarah lahan ini dikuasai Djawatan Kereta Api (DKA), kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), sebelum akhirnya berubah lagi menjadi PT KAI,” jelasnya.

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, proyek reaktivasi jalur KA mangkrak  lantaran terkendala pembebasan lahan yang belum selesai.

Menurutnya, warga yang ada di sekitar lokasi proyek sebetulnya bisa diajak bekerjasama dalam pembangunan Kota Semarang yang lebih baik. Namun adanya beberapa alasan yang tidak bisa disebutkan membuat pembangunan ini menjadi mandeg.

“Ini kan karena oknum-oknum yang bermain dan memilki kepentingan, padahal masyarakat di daerah itu sudah sangat kooperatif,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang.

Para oknum, lanjut dia, menjadi pemanas warga yang bermukim di lokasi pembebasan lahan yang memang sebetulnya secara sah adalah milik pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil sidang gugatan yang dilakukan beberapa kali dan warga selalu kalah.

Menurutnya, seandainya warga kooperatif dan bersama-sama mengawal pembangunan yang ada. Tentunya tidak akan ada pihak yang dirugikan, dalam artian, setiap keputusan sudah tentu dipertimbangkan baik buruknya. Seperti usulan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), sehingga warga setempat tidak berpindah terlalu jauh dari asalnya, serta dari tempat kerjanya.”Saya pernah mengusulkan solusi pembebasan lahan, salah satunya di sekitar situ kan ada lahan kosong yang luas, bisa dibangun rusunawa untuk warga. Jadi semua sama-sama enak. Warga tidak pindah jauh dari tempat kerjanya,” bebernya.

Djoko menjelaskan keuntungan dari adanya jalur KA ke pelabuhan, di antaranya mengurangi parkir liar truk  dan angkutan peti kemas di badan jalan, hingga mengurangi beban kendaraan yang ada di jalan raya. Selain itu, juga akan memberikan nilai positif bagi Kota Semarang, karena satu-satunya yang memiliki jalur KA langsung ke pelabuhan. Apalagi sebelumnya Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terkenal karena memiliki jalur kereta sekitar 3-4 trek.

“Positifnya kan karena Semarang dilihat kota lain mau menghidupkan kembali jalur kereta api langsung ke pelabuhan meskipun hanya satu. Itu akan menjadikan Semarang kembali diingat sebagai kota dengan jalur kereta menuju pelabuhan yang pertama pada zaman dulu,” terangnya.

Djoko mengharapkan agar pembangunan ini segera diwujudkan dan tidak mengganggu warga sekitar lokasi reaktivasi jalur KA. Intinya, warga diharapkan untuk mengikuti aturan. Terkait dengan uang ganti rugi yang kurang, maka itu bisa langsung didiskusikan dengan pihak terkait, yakni PT KAI. (amu/tsa/aro)