Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang
Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang

PERJALANAN karir Joko Purnomo berawal dari konsultan Rural Business Service (pelayanan usaha pedesaan), program dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selama 6 tahun (1995-2001) menjalankan program tersebut, dia harus keliling dari Sabang hingga Merauke.

“Karena itu program pemberdayaan masyarakat, jadi keliling terus, sesuai daerah yang akan dibina,” ujar pria yang awalnya bercita-cita menjadi seorang guru, itu.

Baca Juga :

Kemudian ia mengabdikan diri di Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) di Surakarta. Di LSM tersebut, Joko dipercaya sebagai Kepala Perwakilan LPTP Pacitan. Tak berapa lama mengabdikan diri, teman-temannya kemudian mendorongnya untuk duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU), tepat 2003 setelah melihat ada pendaftaran langsung mengikuti kompetisi dan diterima. “Pertama kali di KPU Kabupaten Wonogiri menjabat Ketua selama 2 periode dari 2003-2013,” katanya.

Setelah purna menjadi Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, ia mencoba peruntungan di KPU Provinsi Jawa Tengah, akhirnya lolos seleksi dan dipercaya menjadi ketua untuk periode 2013-2018.

Menjadi komisioner pemilihan umum yang berpotensi korupsi, Joko pun harus menghindari anggapan tersebut. Salah satunya selalu transparan kepada publik. Mulai dari konsep, penggunaan anggaran hingga pengambilan kebijakan. “Kalau penggunaan anggaran juga selalu diumumkan ke publik, sehingga masyarakat tahu penggunaan uang itu untuk apa,” ujarnya.

Terkait konsep bekerja, Joko selalu menerapkan sesuai dengan perjanjian awal, yakni penuh waktu. Ia juga selalu menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam bekerja baik antar pimpinan dan seluruh stafnya, pengambilan keputusan yang kolektif dan kolegial, sehingga ada tanggung jawab bersama. Menurutnya apabila konsep tersebut dijalankan bisa mendapatkan 2 point sekaligus, yakni pengembangan SDM dan program.

“Kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip good government baik ke staf dan antar pimpinan. Termasuk kita juga harus menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder,” tandasnya.

Menurutnya, lembaga KPU harus diciptakan semakin kuat dan harus ada 2 hal yang bisa dicapai yakni high performance  dan high commitment.  “Termasuk metode-metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu harus mampu memperkuat bangunan infrastruktur politik di semua tingkatan,” ungkapnya.

Menjadi komisioner pemilihan umum, banyak suka maupun duka yang dialami. Dia bercerita pada Pilkada serentak 2017 lalu, ada tiga daerah yang saat itu dilanda bencana, baik banjir maupun jembatan putus. Seperti yang ada di Pati, Brebes dan Cilacap. Kondisi alam yang kurang mendukung membuat timnya harus menggunakan sarana darurat untuk memantau proses pemungutan suara.

“Ada daerah yang kami tuju itu banjir dan ada juga jembatan putus.

Jadi kami melihat pemilih melakukan pungutan suara pakai perahu kecil, ada juga bangun jembatan darurat,” kenangnya. (jks/zal)