Penyebaran Informasi Perlu Kembali ke Khitah

BERKOMITMEN: Rosarita Niken Widiastuti bersama narasumber Editors Forum lain membubuhkan tanda tangan sebagai wujud komitmen memberikan informasi sehat kepada publik. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERKOMITMEN: Rosarita Niken Widiastuti bersama narasumber Editors Forum lain membubuhkan tanda tangan sebagai wujud komitmen memberikan informasi sehat kepada publik. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Banyak generasi muda yang enggan menyentuh media mainstream. Entah itu media cetak, atau media online. Mereka cenderung memilih menenggak informasi dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti media sosial (medsos), blog, hingga messenger. Kebiasaan itu justru menjadi celah bagi oknum untuk menyebarkan berita hoax.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rosarita Niken Widiastuti menerangkan, pola komunikasi di era modern ini sudah bermetamorfosis. Zaman sekarang, konten negatif justru banyak disebarluaskan. Sumbernya pun tidak kredibel karena disebarkan lewat media yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

”Itu biasanya datang dari blog, atau medsos yang menyembunyikan identitas penyebar berita hoax. Kami sendiri kesulitan ketika melacak penyebar hoax tersebut,” ucapnya ketika menjadi salah satu narasumber Editors Forum bertema ’Untuk Publik demi Republik’ di Hotel Horison Semarang, Jumat (19/5).

Disebutkan, ada beberapa media mainstream yang tidak dimungkiri juga menebar berita hoax. Membesar-besarkan berita tanpa ada konfirmasi atau cover both side. Niken mencontohkan berita fenomena serangan tenaga kerja Tiongkok yang menyerbu DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ada media mainstream yang menyebutkan bahwa lebih dari 10 juta tenaga kerja Tiongkok yang datang ke DKI Jakarta dalam sebulan. Lucunya, pembaca langsung percaya dan disebarluaskan hingga menjadi viral. ”Kalau dilogika, apa mungkin. Berarti dalam sehari, rata-rata ada sekitar 333 ribu orang Tiongkok datang ke Indonesia setiap hari. Itu ada berapa kali penerbangan yang isinya orang Tiongkok semua?,” tegasnya.

Pemimpin Redaksi Tempo English, Herimen Y Klayden menambahkan, media mainstream saat ini memang tergolong sangat bebas jika dibandingan sebelum 1998. Menurutnya, setelah era 98 merupakan bulan madu media mainstream. Saking bebasnya, bahkan ada yang justru balas dendam dengan terus menyerang pemerintah.

Media massa pun kini sulit mengambil sikap ketika terjadi banjir informasi yang luar biasa. Jika ingin menjadi yang sesuai khitahnya, media mainstream harus jeli dalam memberikan informasi kepada publik. Yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar cover both side.

”Kadang, karena dituntut kecepatan harus segera dipublikasi, jadi tanpa konfirmasi. Padahal, tugasnya media itu kan melakukan check and recheck, kadang double check, hingga triple check,” bebernya.

Harus diakui, media online yang menuntut kecepatan informasi kadang meninggalkan syarat tersebut. Memang di berita selanjutnya, ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Hanya saja, pembaca kadang tidak mau membuka link tersebut. Entah karena tidak tahu meski sudah ditautkan, atau memang tidak tertarik untuk membacanya. ”Zaman sekarang, pembaca itu memilih informasi apa yang ingin dibaca. Tidak semua yang disuguhkan media dibaca semua,” tegasnya. (amh/zal/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here