Luasan Berubah, Warga Minta Kejelasan

506
TUNTUT TRANSPARANSI: Ratusan warga yang terdampak tol Semarang-Batang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal, kemarin. Tuntutan terkait luasan lahan yang berkurang. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNTUT TRANSPARANSI: Ratusan warga yang terdampak tol Semarang-Batang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal, kemarin. Tuntutan terkait luasan lahan yang berkurang. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Ratusan warga yang terdampak pembangunan tol Semarang-Batang dari berbagai desa melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal, Jumat (19/5). Mereka menuntut kejelasan harga ganti rugi lahan dan luas ukur lahan yang tidak sama dengan yang ada di sertifikat.

Selain berunjukrasa, perwakilan warga juga menggelar temu pendapat bersama staf ahli kepresidenan dan Direktorat Jendral Bidang Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR) di ruang operational room kantor Bupati Kendal.  Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beberapa keberatannya dalam ganti rugi.

Bisri warga Ngawensari, Kecamatan Ringinarum, menyampaikan keberatan perihal luasan lahan oleh tim pembebasan yang hasilnya tidak sesuai. Luas tanahnya seharusnya 428 meter persegi tapi dari hasil ukur hanya 390 meter persegi. “Jadi kurang 36 meter persegi,” keluhnya, kemarin (19/5).

Kejadian serupa hampir dialami sebagaian besar warga Ngawensari yang terdampak tol. Namun kekuranannya beragam. Mulai dari 10-50 meter persegi. “Kami sendiri juga heran, kemana hilangnya tanah kami,” akunya.

Pihaknya sudah mempertanyakan langsung ke Kantor ATR/BPN Kendal, namun pihak BPN tidak memberikan jawaban yang pasti. BPN menurutnya tidak bisa menjelaskan perihal alasan kekurangan tanah warga. “Katanya itu hanya disesuaikan saja dengan lahan tol,” tandasnya.

Warga yang merasa dirugikan dengan ukuran tersebut sudah meminta agar dilakukan ukur ulang. Tapi sampai sekarang belum ada pengukuran ulang. Bahkan warga juga tidak diajak berembuk mengenai harga ganti rugi.

Hal senada dikatakan Muhammad Abduh warga Kertomulyo, Kecamatan Brangsong. Ia mengaku lahannya juga berkurang lebih kurang 50 meter persegi. “Saya sudah komplain ke pihak desa, katanya tidak bisa dilakukan ukur ulang ataupun dirubah,” tandasnya.

Harga lahanya sedianya sebesar Rp 548 juta, tapi karena adanya pengurangan kini menjadi 476 juta saja. “Kami  ke sini untuk menuntut kejelasan, kemana hilangnya luasan tanah kami,” tandasnya.

Sementara Kepala BPN Kendal, Hery Faturahman menjelaskan, luas tanah ditentukan batas tanah. Dimana batas tanah bisa bisa saja berubah. Sedangkan hasil ukur yang ditetapkan sesuai batas tanah yang dipetakan terakhir.  “Kami juga tidak tahu batas tanah dulu sampai mana sebab bisa saja berubah sehingga yang digunakan batas tanah sesuai peta tol,” jelasnya

Walau demikian, pemilik bisa mengajukan permohonan pengukuran ulang dan hasilnya kemungkinan bisa berubah.  “Itu masalah teknis saja,  silahkan ajukan komplain ulang ke bagian teknik dan bisa saja hasilnya berubah. Nanti akan kami lihat berkas-berkasnya dulu,” terangnya.  (bud/zal)

Tinggalkan Komentar: