Imigrasi Perketat Penerbitan Paspor

421
BIKIN PASPOR: Pelayanan foto paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo. Hingga saat ini Imigrasi Wonosobo sudah membuat lebih dari 3.000 paspor untuk calon jamaah haji 2017. (DOK HUMAS KANTOR IMIGRASI WONOSOBO)
BIKIN PASPOR: Pelayanan foto paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo. Hingga saat ini Imigrasi Wonosobo sudah membuat lebih dari 3.000 paspor untuk calon jamaah haji 2017. (DOK HUMAS KANTOR IMIGRASI WONOSOBO)

MAGELANG–Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo menolak 159 penerbitan paspor sepanjang Januari-Mei 2017. Ketegasan diambil, karena pemohon tidak bisa menjelaskan secara gamblang tujuan pengajuan paspor dengan kegunaannya.

“Katanya untuk wisata, tapi tidak bisa menyebutkan ke mana tujuan wisatanya dan tidak bisa menunjukkan tiket pulang-pergi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo, Soeryo Tarto Kisdoyo, kemarin, saat rapat evaluasi penerbitan paspor bagi calon jamaah haji dan umrah serta pencegahan TKI nonprosedural di Hotel Atria Magelang.

Selain kedok wisata, kata dia, sejumlah pemohon juga beralasan akan mengunjungi keluarga di luar negeri. Saat ditanya oleh petugas di mana alamat keluarga yang bersangkutan, pemohon tidak bisa menjawab. Selain itu, tidak bisa membuktikan undangan dari pihak keluarga yang akan dikunjungi.

“Ini kan aneh, jadi kami tolak. Ketidaksesuaian ini kami ketahui saat sesi wawancara,” akunya. Jumlah paspor ditolak, berdomisili tersebar di Jawa Tengah. Terbanyak dari wilayah Kedu. Pihaknya tetap akan memperketat penerbitan paspor untuk mencegah terjadinya tenaga kerja nonprosedural. Sekaligus, melindungi pemohon yang kemungkinan justru menjadi korban biro TKI abal-abal. “Pengetatan penerbitan paspor bukan hanya untuk umrah, tapi seluruh paspor,” tandasnya.
Masih menurut Soeryo, saat ini banyak biro TKI bodong yang memberikan iming-iming kepada korban agar mau bekerja di luar negeri. Alhasil, mereka nekat untuk mengurus paspor, dengan memberikan keterangan kepada petugas yang terkesan asal-asalan. Dalam rangka perlindungan, pihaknya menolak penerbitan. “Mereka ingin bekerja ke luar negeri, tapi menempuh jalur illegal. Kasihan kalau sampai mereka ketahuan di negara lain dan dideportasi.”

Kepala Sub-Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, Washono menambahkan, pengetatan prosedur penerbitan paspor berlaku di seluruh Indonesia.

Per hari, pihaknya melayani 40-60 permohonan paspor. Sementara untuk penerbitan paspor haji, sebanyak 100 berdasarkan jadwal masing-masing kota/kabupaten.

“Kami harus teliti dan hati-hati sebelum menerbitkan. Jangan sampai lolos TKI nonpresedural.” Selanjutnya, akan diselidiki lebih lanjut jika ada temuan TKI nonprosedural. Utamanya, oknum yang membantu pembuatan paspor. “Sanksinya bisa dihukum pidana.” (put/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here