Komisi A Anggap Komisi C Salahi Aturan

654
SIDAK: Komisi C DPRD Kendal yang dipimpin oleh Nashri melakukan sidak ke kantor-kantor OPD di Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK: Komisi C DPRD Kendal yang dipimpin oleh Nashri melakukan sidak ke kantor-kantor OPD di Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Komisi C DPRD Kendal melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di Kendal. Dalam sidak, Komisi C tidak menyoroti masalah kinerja, melainkan mengkritisi soal penataan kantor pemerintahan yang dinilai tidak layak sebagai kantor.

Beberapa kantor yang disidak yakni kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP). Selain itu, kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan bangunan lama yang berada di kantor Pelajar.

Saat sidak di tiga kantor yakni DPU PR, DLH dan DPKP, Komisi yang diketuai oleh Nashri melihat penataan kantor yang berdesak-desakan. Bahkan ruang arsip tidak tertata dengan baik. “Ini lebih kaya gudang, bukan ruang arsip,” ujar Nashri, kemarin.

Sedangkan saat sidak ke Kantor DPKP, Nashri mengaku prihatin. Pasalnya kantor merupakan bekas garasi mobil dan tempat truk sampah. Namun dijadikan kantor karena keterbatasan tempat.

Menurut Nashri, dulunya kantor DPUPR, DLH dan DPKP sebenarnya hanya untuk satu kantor saja yakni Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Tapi sejak adanya perubahan SOTK malah dijadikan tiga kantor OPD. “Inilah yang menjadi kendala kinerja dari dinas-dinas tidak maksimal,” tandasnya.

Ia berencana akan merekomendasikan kepada Bupati Kendal ataupun Bagian Aset Daerah agar tiga dinas tersebut dipecah. “Dalam arti dipisah agar tidak berdesak-desakan, karena sistem kerja yang seperti ini kurang nyaman,” tandasnya.

Menurutnya DPUPR membutuhkan kantor yang representatif, meskipun bukan kantor pelayanan masyarakat. Namun paling tidak, kantor DPUPR agar disediakan ruang rapat yang representatif. “Sebab jika nanti lelang pekerjaan jalan dimulai, maka intensitas rapat pasti akan lebih sering dilakukan,” paparnya.

Namun sidak tersebut justru mendapat sorotan Komisi lain, karena dianggap menyalahi aturan. Sebab yang lebih berwenang mengenai mengenai penataan kantor dan ruang perkantoran sedianya Komisi A yang berhubungan langsung dengan Bagian Pemerintahan Setda Kendal.

Menanggapi sidak yang dilakukan Komisi C, Rubiyanto Anggota Komisi A DPRD Kendal menyatakan jika sidak yang dilakukan oleh Komisi C tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ditetapkan.

Menurutnya, sedianya yang disidak bukan pada tata letak perkantoran melainkan kinerja. Sebab sesuai tupoksi, perihal tata letak pemerintahan merupakan kewenangan Komisi A. “Kalau sampai Komisi C memberikan rekomendasi agar kantor-kantor dipindah, itu namanya  sudah menyalahi tupoksi,” ujar Rubiyanto. (bud/zal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here