299 Minimarket Tak Berizin

Penegakan Perda Dinilai Tumpul

”Saya berharap sesegera mungkin toko modern yang tidak berizin ditertibkan. Kalau bisa di-police line.”

Supriyadi

Ketua DPRD Kota Semarang

SEMARANG – Maraknya minimarket ilegal di Kota Semarang mendapat sorotan dari DPRD Kota Semarang. Tercatat, saat ini terdapat lebih dari 529 minimarket di Kota Atlas. Jumlah itu telah melebihi pembatasan kuota yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ironisnya, dari jumlah tersebut hanya 230 minimarket yang sudah berizin. Separo lebih sisanya atau sebanyak 299 minimarket diketahui ilegal.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, menilai masih banyaknya minimarket atau toko modern ilegal di Kota Semarang merupakan bukti masih tumpulnya penegakan perda. Padahal dampak menjamurnya minimarket ilegal yang tak terkontrol ini mengakibatkan matinya ekonomi kerakyatan berbasis pedagang tradisional.

”Saya berharap sesegera mungkin toko modern yang tidak berizin ditertibkan. Kalau bisa di-police line,” tegas Supriyadi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (17/5).

Mengenai regulasi minimarket, kata Supriyadi,  semuanya sudah diatur perda. Tentunya sebagai pihak penegak perda adalah Satpol PP. ”Mana yang sudah berizin maupun belum, tergantung dari ketegasan Satpol PP sebagai penegak perda. Kalau mereka selalu tumpul, hanya menertibkan PKL saja, itu artinya penegakan perda belum menyeluruh. Banyak perda yang belum ditegakkan di roda pemerintahan ini,” katanya.

Dia mencontohkan, aturan jarak minimarket tidak boleh berdiri dalam radius 100 meter dari pasar tradisional. Namun nyatanya aturan ini masih diabaikan. ”Seperti ini kan harus ditegakkan. Jangan sampai minimarket menjamur hingga menyebabkan pedagang tradisional maupun ekonomi kerakyatan semakin punah, akibat tumbuhnya toko modern yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Menanggapi masih banyaknya minimarket atau pasar modern tak berizin di Kota Semarang, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, meminta peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan. Apabila menemukan minimarket tak berizin, masyarakat dipersilakan untuk aktif melaporkan kepada pihaknya. ”Menurut saya, bangunan-bangunan yang tidak berizin ini sudah menjadi tugas otomatis dari dinas-dinas terkait (untuk melakukan penindakan). Mulai dari menegur, melayangkan surat peringatan hingga melakukan pembongkaran,” kata Hendi –sapaan akrab Hendrar prihadi saat ditemui di kompleks Balai Kota Semarang, kemarin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here