SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah membutuhkan dana Rp 382.325.391.000 untuk pengawasan pilkada serentak tahap ke-3 yang direncanakan jatuh pada 27 Juni 2018. Anggaran tersebut sudah merupakan anggaran pengawasan Pilgub Jateng 2018 dan anggaran pengawasan Pilihan Bupati dan Wali Kota Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Tegal, Magelang dan Kota Tegal yang waktunya bersamaan di 2018.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan, kebutuhan untuk pengawasan pilgub sebanyak Rp 338.888.251.000. Sementara yang kebutuhan untuk pilihan bupati dan wali kota di 7 kabupaten/kota sebanyak Rp 43.437.143.000. ”Tapi sampai sekarang masih belum semua tercukupi dan disediakan oleh pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, untuk dana yang diajukan di tingkat Provinsi Jawa Tengah baru tersedia sekitar Rp 293.921.660.000 dan itu masih dalam pembahasan. Pihaknya berharap pembahasan untuk kepastian alokasi dana di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2018 segera selesai dan persiapan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). ”Semua haus segera diselesaikan, agar persiapan pengawasan nantinya tidak terlambat,” ujarnya.

Teguh menginformasikan rencana rekrutmen Panwas kabupaten/kota se-Jawa Tengah direncanakan tahapanannya awal Juni 2017 mendatang. Tiap kabupaten/kota nanti akan kita merekrut pengawas 3 orang. Nantinya akan dibentuk Panitia Seleksi Panwaskab/Kota yang anggotanya 5 orang, 2 merupakan representatif dan ditunjuk oleh Bawaslu RI, dan 2 akan ditunjuk oleh Bawaslu Jawa Tengah. ”Mereka nantinya yang akan merekrut Panwascam, PPL dan Pengawas TPS untuk Pilgub Jateng 2018 dan pilkada bupati/ wali kota di 7 kabupaten kota di atas,” tambahnya. (fth/ric/ce1)