Belajar Pembahasan LKPJ dan Pengembangan Industri Kreatif Berbahan Baku Lokal

Hasil Kunjungan Kerja DPRD Demak ke Provinsi Bali

1203
KUNJUNGAN KERJA : Anggota DPRD Kabupaten Demak melakukan foto bersama saat kunker ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN KERJA : Anggota DPRD Kabupaten Demak melakukan foto bersama saat kunker ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DPRD Kabupaten Demak belum lama ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Bali. Tepatnya ke DPRD Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak akhir tahun anggaran 2016. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI, Demak

KUNKER yang dilakukan gabungan dari Komisi C dan Komisi D DPRD Demak ini mendasarkan beberapa peraturan perundangan, termasuk Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kunker berlangsung pada 24 hingga 28 April 2017, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Sudarno dan Ketua Komisi D Syafii Afandi. Kemudian diikuti, Wakil Ketua Komisi C Parsidi, Wakil Ketua Komisi D Ike Candra, Sekretaris Komisi C Muh Abdul Malik, Sekretaris Komisi D Tatiek Soelistijani, serta anggota komisi C dan D. Yaitu, Churun Chalina, Gunawan, Nuryono Prasetyo, Robert Kurniawan, Danang Saputra, Untung Budi, Sabiq Hambali, Kamzawi, Fathan, Nur Fadlan, Ulin Nuha, Yudo Astiko, Khoeron, Susi Alifah, Marwan, Safuan dan Latifah.

Ketua Komisi C DPRD Demak, Sudarno menyampaikan bahwa di Kabupaten Bangli, anggota DPRD Demak studi banding tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun 2016. Di daerah tersebut, kata dia, pembahasan tidak sampai pada sidang istimewa. Sebaliknya, yang ada hanya berupa keterangan saja sehingga tidak ada catatan-catatan khusus dari dewan. “LKPJ di Kabupaten Bangli saat kita kesana baru dalam pembahasan melalui komisi-komisi terkait,” katanya.

Soal LPKJ ini, diharapkan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi atau sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai terwujud dengan baik. “Kalau terkait dengan kebijakan Pemkab Bangli, daerah tersebut saat ini belum bisa melaksanakan pendidikan gratis karena APBD-nya belum mencukupi,” ujarnya.

Sementara itu, saat kunker ke Kabupaten Gianyar, DPRD Demak ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan APBD 2016 di daerah tersebut. Ketua Komisi D DPRD Demak, Syafii Afandi menuturkan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 1,62 triliun (96,71 persen) dari rencana sebesar RP 1,68 triliun.

Realisasi tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp 529,66 miliar (104,57 persen)  dari rencana sebesar Rp 506,52 miliar. Sedangkan untuk dana perimbangan realisasinya sebesar Rp 905,91 miliar (93,62 persen) dari rencana sebesar Rp 967,63 miliar. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasinya sebesar Rp 193,27 miliar lebih (92,01 persen) dari rencana sebesar Rp 210,06 miliar.