PEMOHON E-KTP: Pemohon e-KTP di Wonosobo mengantre untuk mendapatkan e-KTP yang baru saja dicetak. (ZAIN ZAINUDIN/JAWA POS RADAR KEDU)
PEMOHON E-KTP: Pemohon e-KTP di Wonosobo mengantre untuk mendapatkan e-KTP yang baru saja dicetak. (ZAIN ZAINUDIN/JAWA POS RADAR KEDU)

WONOSOBO—Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) Wonosobo, Muhammad Zuhri, meluruskan informasi terkait diperpanjang atau tidaknya e-KTP. Hal ini dilakukan untuk mencegah salah persepsi antara masyarakat dengan pemberi layanan.

Zuhri menjelaskan, berdasarkan pasal 101 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, e-KTP yang diterbitkan sebelum 2013, ditetapkan berlaku seumur hidup. Sehingga tidak perlu diaktivasi lagi.

Meski begitu, karena blangko e-KTP masih kekurangan, mengakibatkan warga yang mengajukan e-KTP baru—atau mengubah elemen data dalam KTP atau mengubah status di KTP—akan diberi surat keterangan (suket) sebagai ganti KTP.

Nah, surat keterangan inilah yang harus diperpanjang 6 bulan sekali sampai blangko tersedia di Admindukcapil. Penggantian e-KTP dengan suket, karena belum ada blangko e-KTP di Admindukcapil.

“Jelasnya seperti itu, kalau e-KTP nya tidak perlu diperpanjang. Yang diperpanjang adalah surat keterangan KTP. Karena masa berlaku suket hanya 6 bulan,” ucap Zuhri di kantornya, Senin (15/5) kemarin.

Apakah masa tunggu blangko bisa sampai 6 bulan/melampaui batas masa berlaku suket? Kabid Pendaftaran Penduduk, Bejo Subagyo mengiyakan. “Sangat mungkin terjadi.”

Ia mencontohkan, Admindukcapil Wonosobo sudah kehabisan blangko sejak Agustus 2016. Dan, baru dapat kiriman blangko pada Mei 2017. Itu pun belum mencukupi seluruh pemohon yang mengantre.

Jumlah orang yang mengantre blangko ada 40 ribu. Sementara jumlah blangko yang diterima baru 10 ribu. Jauh dari kata cukup. “Karena itu, Admindukcapil dalam waktu dekat akan mengundang camat berikut petugas pencatat kependudukan kecamatan. Biar semua jelas. Supaya adil dalam pembagian nantinya.” (cr2/isk)