Dampingi Guru TK Peroleh Gaji

Komitmen Komisi D DPRD Kendal

1121
AUDIENSI : Kepala Dinas Pendidikan Kendal (kiri) dan Ketua Komisi D DPRD Kendal, Akhmad Suyuti bersama Anggota Komisi D saat menemui kedatangan 244 guru TK se-Kendal di Ruang Paripurna, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDIENSI : Kepala Dinas Pendidikan Kendal (kiri) dan Ketua Komisi D DPRD Kendal, Akhmad Suyuti bersama Anggota Komisi D saat menemui kedatangan 244 guru TK se-Kendal di Ruang Paripurna, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Ratusan guru TK di Kendal melakukan audensi ke DPRD Kendal. Para Guru TK merupakan eks pegawai kontrak bupati sejak 2005-2016. Mereka mengadukan nasibnya yang belum jelas mengenai status dan gaji pascaberakhirnya kontrak kerja mereka. Terhitung sudah lima bulan, sejak Januari 2017 hingga kini, mereka belum menerima gaji.

Mereka terdiri atas 244 guru TK perwakilan dari 339 guru TK se-Kendal. Kedatangannya ditemui oleh Komisi D DPRD Kendal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal. “Pemberkasan seleksi sudah selesai, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan akan nasib kami. Kapan kami ini bisa menerima surat keputusan dan gaji. Harapannya, kami bisa mendapatkan solusi dari masalah ini,” keluh Mustofiyah perwakilan guru-guru TK, Senin (15/5) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kendal, Akhmad Suyuti mengatakan jika masalahnya saat ini masih dalam proses di Dinas Pendidikan. Yakni sedang dicarikan payung hukum untuk pemberian honor kepada guru-guru TK. “Sebab sesuai aturan, bantuan honor tidak bisa diberikan langsung. Melainkan harus dalam bentuk kegiatan. Sehingga, harus ada laporan dan absensi yang harus dipenuhi oleh para guru TK tersebut,” kata Suyuti.

Selain itu, kebanyakan sekolah TK di Kendal adalah sekolah swasta. Padahal sesuai aturan yang baru, pemerintah dilarang memberikan bantuan honor kepada sekolah-sekolah swasta. “Ini menjadi kendala mengapa saat ini nasib guru-guru TK belum jelas,” tuturnya.

Sulistyo Aribowo, anggota Komisi D lainnya membenarkan. Ia menambahkan, jika sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2016 pemberian honor kepada pegawai swasta dilarang. Sehingga tenaga kontrak bupati dihentikan. Sehingga cara yang memungkinkan adalah dengan pemberian honor dengan sistem penyelenggaraan kegiatan. Yakni ada laporan pertanggungjawaban berupa bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan para guru TK.

Jadi, ia meminta agar para guru TK harus bersabar. Karena saat ini sedang dicarikan rumusan bersama agar pemberian honor tidak menyalahi adminstrasi. Sebab, jika tidak berhati-hati, bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kesalahan administratif sekecil apapun jika sampai terjadi, kami (Komisi D) yang menyetujui anggaran, termasuk pejabat di Dinas Dikbud bisa masuk penjara karena tuduhan korupsi. Makanya kami minta agar bersabar,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Dikbud Kendal, Agus Rifai mengatakan bahwa jika payung hukum memang sudah siap. Sekarang ini, dalam tahap proses verifikasi dari seleksi juga sudah selesai. “Segera SK bisa kami terbitkan sehingga nasib guru TK tidak terkatung-katung,” timpalnya.

Perihal gaji, para guru TK nantinya akan menerima gaji mulai April. Sedangkan Januari-Maret tidak menerima, karena sifatnya kegiatan dimulai sejak April. “Untuk gaji, kami masih berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kendal untuk teknis pencairan bisa sampai ke rekening masing-masing guru, sehingga tidak ada potongan sama sekali,” tambahnya. (bud/adv/ida)