Pegawai Inspektorat Resmi Tersangka Korupsi

1370
BERI KETERANGAN : Kabag Humas Pemkab Batang, Triossy Juniarto dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Batang, Agung Widodo memberikan penjelasan, terkait kelanjutan kasus korupsi yang menimpa pegawainya. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI KETERANGAN : Kabag Humas Pemkab Batang, Triossy Juniarto dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Batang, Agung Widodo memberikan penjelasan, terkait kelanjutan kasus korupsi yang menimpa pegawainya. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BATANG-Diaz Hanumko Sambada, kini resmi ditetapkan tersangka bersama Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Pekalongan Barat, Agus Dosomulyono. Diaz yang saat ini berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inspektorat Kabupaten Batang, terjerat kasus korupsi saat dirinya menjabat kepala Sub Perkreditan atau Analis Kredit PD BPR BKK tersebut.

Diaz dan Agus sebenarnya telah ditangkap sebulan lalu, Kamis (13/4) lampau, atas kasus korupsi di PD BPR BKK Pekalongan Barat. Namun langsung dijebloskan ke LP Kedungapane Semarang.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Batang, Agung Widodo menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi baru menerima surat penahan tersangka Diaz, beberapa hari sebelumnya. Itupun, melalui istri tersangka. Karena kasusnya di ranah pribadi, bukan kedinasan.

Pihaknya menerima surat penahanan Diaz pada Senin lampau (17/4) dari Kejaksaan Neri (Kejari) Kota Pekalongan dengan nomorĀ print 195/03.123/Ft1/04/2017, dengan lama penahanan dariĀ 13 April hingga 2 Mei 2017. “Dari surat tersebut, untuk penahanan selama 20 hari. Namun sepertinya akan diperpanjang karena Diaz resmi ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Agung saat menggelar konferensi pers, di Pemkab Batang, Jumat (12/5) kemarin.

Ditegaskan kembali oleh Agung, bahwa kasus korupsi tersebut masuk ranah pribadi tersangka. Karena kejadiannya, saat Diaz menjadi kepala sub perkreditan atau analis kredit di BKK Pekalongan Barat tahun 2011. “Kejadian korupsi, sebelum saudara Diaz masuk Inspektorat yaitu tahun 2011. Sedang dirinya masuk PNS, baru pada Maret 2015,” ungkapnya.

Terkait statusnya di Pemkab Batang, pihaknya belum bisa memberikan keterangan seperti apa. Namun informasi penahanan ini sudah dilaporkan ke BKD Kabupaten Batang. Sedangkan, tugasnya di inspektorat kini sudah dibebastugaskan.

“Kami menunggu kepastian hukum, serta keputusan dari BKD. Karena masih konsultasi dengan Kemendagri terkait status kepegawaiannya ke depan,” tandas Agung. (han/ida)