Asfirla Harisanto. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
Asfirla Harisanto. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) milik Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng yang tersebar di kabupaten/kota belum memuaskan. Sebab, belum banyak inovasi dan kreasi yang diterapkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Kondisi itu menjadi temuan Komisi C DPRD Jateng di sejumlah daerah. Termasuk saat komisi yang membidangi masalah keuangan daerah itu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Samsat Pembantu Wilayah Delanggu UPPD Klaten, belum lama ini. ”Inovasi dan kreasi sejauh ini belum kami lihat,” ucap Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto.

Dari paparan yang disampaikan, kondisinya belum memuaskan. Masalah itu juga terjadi di semua daerah.  Padahal tambah legislator PDI Perjuangan ini, Komisi C sudah sepakat, kejadian tahun lalu mengenai target pendapatan yang gagal menyentuh target tidak boleh terulang.

”Kita pernah mengusulkan sejumlah inovasi dan kreasi, antara lain pembentukan Samsat di tiap kecamatan, pembentukan Samsat ’gendong’ atau Samsat peluncur yang keliling ke kawasan pelosok. Tapi dari paparan tadi, belum ada rencana tindak yang mengarah pada pemberian kemudahan dan kecepatan pembayaran pajak daerah,” kata legislator yang akrab disapa Bogi ini.

Kepada BPPD Provinsi, Komisi C juga menagih penggantian sistem pembayaran online yang sudah lawas. Menurut Bogi, pihaknya sudah mengusulkan hal ini beberapa tahun lalu dan dipertegas lagi saat raker dengan BPPD Jateng pada 20 Maret lalu.

Pertimbangannya antara lain sistem IT BPPD masih berbasis SMS dan datanya sering tidak sinkron. ”Wajib pajak sudah bayar di Samsat tapi tidak bisa tercatat secara real time di BPPD, kan kacau. Soal sistem IT ini kita juga kalah jauh dengan provinsi tetangga. Seperti Jatim atau Jabar. Di sana wajib pajak bisa bayar dengan tinggal klik dari ponsel,” tuturnya.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Sarwono menambahkan, di era sekarang ini kemudahan dan kecepatan harus dikedepankan. ”Jangan sampai wajib pajak sudah bayar tapi masih disurati untuk melunasi, meski ada klausul ’abaikan jika sudah membayar’, itu kan tidak profesional dan meremehkan,” katanya.

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD jateng, Tety Indarti menyoroti paparan yang hanya berisi capaian kinerja Samsat Pembantu Delanggu. ”Sebagai Kepala UPPD Klaten, seharusnya dapat memaparkan kinerja secara menyeluruh, termasuk Samsat Pembantu Prambanan. Sehingga kami mendapat gambaran menyeluruh juga, bukan hanya Samsat Pembantu Delanggu,” tutur legislator Partai Demokrat ini. (ric/ce1)