SUPER TEBAL: Berkas perkara Sri Hartini setinggi 60 sentimeter saat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG)
SUPER TEBAL: Berkas perkara Sri Hartini setinggi 60 sentimeter saat dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAW APOS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Berkas perkara Bupati Klaten non-job, Sri Hartini, yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perkara dugaan jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Klaten resmi dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (10/5).

Berkas perkara yang dilimpahkan sangat tebal, mencapai 60 sentimeter. Terdiri atas sampul berkas perkara 8 lembar, daftar isi 46 lembar, resume 1.201 lembar, laporan kejadian tindak pidana korupsi 6 lembar, surat perintah penyidikan 2 lembar, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan 1 lembar, dan berita acara pemeriksaan saksi. Adapun saksi yang diperiksa mencapai 600-an saksi.

”Berkasnya baru kami terima. Saya belum tahu kapan jadwal sidangnya, setelah ini akan kami ajukan ke Ketua PN Semarang, yang selanjutnya ditunjuk majelis hakim pemeriksa dan jadwal sidangnya. Informasi staf kami yang menerima ada 600-an saksi yang akan diperiksa dalam perkara itu,” kata Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang, Heru Sungkowo, saat ditemui koran ini di kantornya.

Perwakilan KPK, Afni Carolina juga mengatakan, berkas Sri Hartini sudah dilimpahkan, untuk selanjutnya pihaknya akan menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim pemeriksa perkaranya.

Ia juga mengaku kalau Sri Hartini saat ini sudah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Kelas II Bulu Semarang.

”Pengadilan yang akan menentukan jadwal sidangnya. Kita menunggu jadwalnya,” kata Afni singkat.

Saat diperiksa di persidangan, Sri Hartini juga mengakui menerima uang syukuran mencapai Rp 270 juta dari Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdik Kebumen Bambang Teguh Satya. Ia mengatakan uang itu ia terima sekitar Desember 2016. Pemberian pertama Rp 100 juta dan kedua Rp 170 juta.

”Uang itu dari Bambang, saya menerima cuma 2 tahap. Itu memang uang syukuran dan sudah tradisi, yang membuat istilah syukuran siapa, saya kurang paham. Cuma saya tahu mungkin dari dulu-dulu sudah begitu, khususnya kalau akan ada penerimaan jabatan. Mungkin juga sudah dari bupati-bupati sebelumnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Suramlan dan Sri Har­­tini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ru­m­ah Dinas Bupati Kl­at­en, Jumat (30/12/­201­6) lalu. KPK men­etap­kan Sri Hartini dan Suramlan sebagai ter­sangka. Sri Hartini sebagai peneri­ma uang setoran dari PNS, sedangkan Sura­mlan sebagai penyetor atau penyuap.

Suramlan diduga meny­­etor uang senilai pu­luhan juta rupiah la­ntaran bakal dipr­omo­sikan dalam pengisian pejabat Organi­sasi Perangkat Daerah (O­PD). Uang yang diset­or Suramlan itu seba­gai ”uang syu­kuran” untuk memudah­kan dir­inya naik ja­batan. Dalam OTT KPK tersebu­t, diamankan barang bukti uang tunai seb­esar Rp 2,0­80 miliar, USD 7500 dan SGD 2035 yang dibu­ngkus dalam kardus. (jks/aro/ce1)