Perangkat Desa Diminta Tinggal di Lokasi

630
Suwondo Yudhistiro. (DOK RADAR KEDU)
Suwondo Yudhistiro. (DOK RADAR KEDU)

WONOSOBO – Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyebut bahwa calon kepala desa dan perangkat desa boleh diisi warga lain daerah, mengundang kekhawatiran berbagai pihak. Termasuk bagi Camat Kepil Singgih Kuncoro saat ditanya partisipasi peserta penjaringan perangkat.

“Memang, siapapun asal berwarga negara Indonesia berhak menjadi perangkat. Niatan itu sangat baik. Cuma nanti kalau sudah jadi, gimana? Apakah tinggal di desa tempat tugas atau tidak?,” katanya.

Ia menyebut, meski jam tugas sudah ada aturannya, namun keberadaan perangkat di desa tetaplah penting. Khususnya saat dibutuhkan masyarakat untuk masalah mendesak. “Misal ada orang sakit, malam-malam dia butuh surat pengantar malam itu juga, terus gimana kalau Sekdesnya tidak ada,” kata Singgih.

Karena itu, beberapa desa di Kepil telah membuat konsensus sederhana bahwa calon perangkat ditanyai kesediaan tinggal di desa setempat jika terpilih. “Paling hanya itu. Bagaimanapun masyarakat butuh perangkat sewaktu-waktu,” ujarnya.

Di Kepil ada 38 kursi perangkat yang diperebutkan pendaftar. Rinciannya, jabatan sekdes sejumlah 11, kaur (8), kasi (9) dan kadus (10). Dari 38 posisi yang diperebutkan, banyak pendaftar dari luar daerah.

Kondisi itu juga dikhawatirkan oleh Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro, dengan semakin banyaknya perangkat dari luar desa berpotensi menimbulkan ketidakrelaan masyarakat. Dikhawatirkan, kondisi ini akan mengganggu jalanannya pemerintahan desa.

Selain itu, dalam teknis rekruitmen, ternyata masih banyak yang perlu dikoreksi. Sebut saja, aturan penyertaan sertifikat komputer bagi pendaftar perangkat tanpa terkecuali. Padahal, banyak dijumpai pendaftar memiliki latar belakang ilmu pengoperasian komputer baik D3 maupun S1, ternyata dikalahkan dengan orang yang memiliki sertifikat kursus komputer.

“Masih banyak celah di Perda, Perbup. Makanya perlu direvisi kembali, termasuk yang tadi itu, usai terpilih harus menetap atau tidak perlu pembahasan lebih lanjut,” jelasnya. (cr2/ton)