MUI Perlu Redam Polemik HTI

453

SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menggadang-gadang Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu meningkatkan peran dalam meredam polemik terkait keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang belakangan ini terus memanas. Peredaman itu bisa dilakukan lewat dialog-dialog keagamaan yang mengarah pada hiruk-pikuk ormas keagamaan yang ada.

Ganjar menjelaskan, dialog itu tidak melulu membahas keberadaan HTI. Bisa mengulas mengenai semua organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan. Harapannya, ormas yang ada memiliki kesamaan cara pikir bernegara yaitu menyadari prinsip Bineka Tunggal Ika dan turut serta menjaga keutuhan NKRI.

”Dari ngobrol, akan ditemukan solusi. Dialog dan buat kesepakatan. Saya juga berharap peran MUI,” katanya, Selasa (9/5).

Meski ada perbedaan ideologi, dialog itu tetap memungkinkan dilakukan. Menurutnya, HTI, MUI maupun ormas lain serta pemerintah merupakan bagian dari NKRI. Sama-sama memiliki kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salah satunya melaksanakan konstitusi menjaga keutuhan  NKRI.

”Kita melihatnya itu sebagai pembentukan opini, bukan sebuah proses pembubaran ormas.”

Abdullah,

Ketua DPD HTI Jateng

Mengenai pembubaran ormas HTI, pihaknya belum bisa mengambil langkah karena harus menunggu putusan pemerintah pusat dan pengadilan. Jika putusan tersebut harus membubarkan HTI, maka pemprov sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, akan menindaklanjutinya. ”Tapi kalau tidak ada perintah pembubaran, mau bagaimana lagi,” terangnya.

Sementara Wakil Gubernur, Heru Sudjatmoko mengibaratkan, semua masyarakat Indonesia dan ormas yang ada di dalamnya seperti satu keluarga. Keluarga itu diatur oleh pemerintah. Maka jika ada salah satu anggota keluarga yang berbuat semaunya sendiri dan bahkan membahayakan keutuhan keluarga maka sudah semestinya pemerintah melakukan antisipasi.

”Saya tidak bicara spesifik HTI. Saya khawatir malah jadi kontroversi. Tapi yang jadi prinsip adalah, konstitusi harus menjadi pegangan. Kalau ada unsur yang merusak persatuan dan kesatuan, memang harus ditangkal,” katanya.

Menanggapi wacana pembubaran HTI, Ketua DPD HTI Jateng Abdullah mengakui keputusan tersebut belum termasuk pembubaran. Menurutnya, butuh proses hukum panjang yang harus dilalui. Seperti adanya Surat Perintah 1 sampai ketiga baru kemudian dilakukan di kejaksaan. Bahkan bisa banding di tingkat MA. ”Semua proses tersebut telah diatur undang-undang,” katanya. ”Jadi bukan membentuk opini harusnya proses itu dijalani dulu. Kita melihatnya itu sebagai pembentukan opini, bukan sebuah proses pembubaran ormas,” tandasnya. (amh/hid/zal/ce1)