Kinerja TPKD Kendal Tak Optimal

511
PENGARAHAN: Dosen UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Kundarto saat menjadi pembicara dalam Rakor TPKD, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PENGARAHAN: Dosen UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Kundarto saat menjadi pembicara dalam Rakor TPKD, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Program penurunan angka kemiskinan di Kendal masih kurang optimal. Terbukti angka kemiskinan tiga tahun terakhir, stagnan. Penurunannya setiap tahun kurang dari satu persen. Tim Koordinasi Penanggulanagn Kemikinan Daerah (TPKD) diminta untuk mengoptimalksan potensi setiap desa.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kendal, penurunan angka kemiskinan di Kendal masih stagnan. Di tahun 2014 kemiskinan masih di angka 11,80 persen. Sementara di 2015 turun hanya turun 0,18 persen menjadi 11,62 persen. Kemudian di 2016 lalu menjadi 11,33 persen atau menurun 0,29 persen.

Itu artinya, di Kendal ada 107.971 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan, dari total penduduk sebanyak 952.966 jiwa. “Makanya perlu rencana matang, kekompakan tim TKPD sebagai ujung tombak pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” ujar Dosen UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Kundarto saat menjadi pembicara Rakor TKPKD, kemarin.

Menurutnya,  untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, langkah pertama harus dilakukan pendataan dan pemetaan warga miskin. Hal ini sebagai pedoman untuk melakukan program-program pengentasan kemiskinan agar bisa fokus dan terarah.

Untuk memulai pengentasan kemiskinan TPKD harus melakukan penggalian potensi sumber daya alam (SDA) di seluruh wilayah. Selain itu juga Sumber Daya Manusianya (SDM) di masing-masing wilayah setiap desanya.

Baru setelah itu, masyarakat diberikan pendidikan dan pelatihan serta studi banding maupun magang kerja. Sehingga masyarakat memiliki semangat untuk bangkit. “Sebab kebanyakan masyarakat tidak bisa percaya kalau belum melihat kesuksesan,” tandasnya.

Kemudian setelah masyarakat membangun usaha, harus ada pendampingan secara serius dan membangun pasar. Sehingga produk masyarakat miskin ini bisa laku dan tidak merugi.

Hal senada dikatakan Ketua Penanggulangan Kemiskinan dari Kabupaten Karanganyar, Suyadi. Menurutnya, kelemahan setiap daerah itu tidak memiliki data kemiskinan yang nyata. Kebanyakan hanya melihat angka kemiskinan hanya dari jumlahnya saja, tapi tidak dilihat per kecamatan, desa bahkan per RT.

Padahal data ini penting, menurutnya penting untuk TPKD ini bisa mengetahui jelas siapa yang harus dientaskan dan dibantu perekonomiannya. Data lain yang harus dimiliki adalah penyebab kemiskinan di setiap kepala keluarga. “Data ini penting sehingga penanangannya bisa tepat,” tuturnya.

Menurutnya beberpa penyebab kemiskinan ada beberapa tipe. Seperti keterbatasan modal usaha, faktor pendidikan yang rendah, malas bekerja dan sebagainya. “Jadi TPKD memang harus jeli. Sehingga kemiskinan bisa tertangani dengan baik,” tambahnya. (bud/zal)