SERAHKAN : Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adi Yanto menyerahkan hasil pembahasan Pansus kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP. (HUMAS DPRD)
SERAHKAN : Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adi Yanto menyerahkan hasil pembahasan Pansus kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP. (HUMAS DPRD)

Pansus II DPRD KabupatenMagelang telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayan Petani dan Usaha Peternakan. Dua perda tersebut dinilai sangat strategis untuk mendorong daerah melakukan pemberdayaan dan peningkatan produksi pertanian serta menjaga iklim usaha peteranakan.

Ketua Pansus II Miftahul Huda mengatakan semangat perda perlindungan petani adalah untuk memberikan perlindungan kegiatan pertanian. Mengingat petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar.

Yakni, katanya, melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Namun selama ini masih belum mendapatkan perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.

Salah satu yang harus dilakukan Pemkab Magelang, katanya, adalah bertanggung jawab menyediakan dan mengelola jaringan irigasi tersier. Juga memberikan subsidi kepada petani, menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dan membantu proses pembentukan kelompok-kelompok tani. Juga pemasaran produk.

Pemkab Magelang juga harus menyediakan dan membentuk lembaga penyuluh untuk mendampingi petani. Penyuluh bisa dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, pelaku usaha dan instansi yang bergerak di bidang penyuuhan. ”Menyediakan satu penyuluh di satu desa,” katanya.

Dalam Perda itu, katanya, juga mengamanatkan perlindungan aset pemerintah di bidang pertanian. Supaya tidak dirusak atau digunakan tidak sesuai peruntukannya. Dalam perda ini juga diatur tentang sanksi pidana dan administrasi

Pemkab Magelang juga harus menyiapkan produk unggulan pertanian yang bernilai strategis. Sehingga bisa dijadikan unggulan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Jenis komoditas pertanian juga diasuransikan sesuai keputusan bupati.

Sekretaris Pansus II Bagyo Widi Nugroho mengatakan Perda tentang Usaha Peternakan dinilai perlu dilakukan melihat perkembangan cukup baik dalam usaha di bidang ini. Sektor ini juga jadi salah satu potensi unggulan di Kabupaten Magelang. Untuk itu diperlukan regulasi supaya pengusaha terlindungi secara hukum dan lingkungan masyarakat terjaga.

Perlindungan terhadap pelaku usaha ini diberikan melalui perlindungan kegiatan usaha di lokasi yang telah diberikan izin. Diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap usaha peternakan yang sudah berdiri tanpa terganggu oleh perkembangan permukiman masyarakat.

Lebih lanjut, dia berharap Pemkab Magelang segera menyusun peraturan bupati untuk menindaklanjuti secara teknis peraturan daerah tersebut. Juga segera mensosialisasikan kepada masyarakat. (adv)