Upah Rendah Belum Tentu Investasi Tinggi

261
PRIHATIN NASIB BURUH: Deputy Vice President DPP FSPMI Obon Tabrobi (kedua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam seminar dalam rangka Hari Buruh di kantor DPW PAN Jateng. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
PRIHATIN NASIB BURUH: Deputy Vice President DPP FSPMI Obon Tabrobi (kedua dari kanan) saat menjadi pembicara dalam seminar dalam rangka Hari Buruh di kantor DPW PAN Jateng. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Pemerintah daerah didesak tak menjual upah buruh murah sebagai daya pikat kepada investor. Sebab, upah buruh yang rendah tak selalu berkorelasi dengan banyaknya investasi yang masuk.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Ahsin Maruf mengatakan upaya pemerintah daerah menarik investor dengan mengiming-imingi upah murah sangat menyakitkan bagi buruh. Menurutnya, nasib buruh, khususnya di Jateng masih memprihatinkan. Indikasinya adalah masih rendahnya besaran UMK di Jateng.

”Melihat besaran UMR di Jateng dengan UMR di provinsi Jabar dan Jatim sangat njomplang. Padahal dengan upah lebih rendah, investasi di Jateng tidak lebih baik dari Jabar dan Jatim,” ujarnya dalam seminar dalam rangka Hari Buruh Internasional bertema ”Antara Perjuangan dan Perayaan May Day untuk Memperoleh Hak-hak Politik dan Ekonomi Kaum Pekerja/Buruh”. Acara digelar di kantor DPW PAN Jateng, belum lama ini.

Sekretaris DPW PAN Jateng Umar Hasyim menyatakan pihaknya siap memberikan wadah dan mengadvokasi para buruh dalam memperjuangkan nasibnya. ”Kami akan membuka kantor DPW PAN Jateng ini sebagai Rumah Buruh. Mereka dapat langsung menyampaikan aspirasi kepada kami,” ujarnya.

Tindak lanjutnya adalah dengan menginstruksikan kepada anggota dewan dari Fraksi PAN baik di DPRD Jateng dan DPR RI untuk mengawal aspirasi buruh. ”Misalnya, para buruh saat ini sedang menentang PP 78 tahun 2015 karena dinilai bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PAN akan mengawalnya,” katanya.

Deputy Vice President DPP FSPMI Obon Tabrobi menyatakan besaran UMK di kabupaten/kota di Jateng masih cukup memprihatinkan. Sebab masih jauh di bawah Jatim dan Jabar. Ini menjadi persoalan yang harus terus diperjuangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menurutnya, masih banyak persoalan yang harus diperjuangan oleh buruh. Selain UMK yang masih rendah, ada masalah lain yaitu seperti persoalan magang kerja, tenaga kerja asing, BPJS, dan pengawasan tenaga kerja. ”Seperti BPJS, belum semua perusahaan sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS bidang kesehatan. Padahal  kesehatan itu penting, apalagi biaya kesehatan memang mahal,” paparnya dalam seminar yang dimoderatori Kabid Buruh Tani dan Nelayan DPW PAN Jateng Aris Septiono tersebut. (ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here