Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding saat memberikan pemaparan soal UU Pertembakauan di sela pergelaran wayang di Pendopo Makukuhan Desa Wonosari, Bulu Temanggung, Kamis (27/4) malam. (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)
Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding saat memberikan pemaparan soal UU Pertembakauan di sela pergelaran wayang di Pendopo Makukuhan Desa Wonosari, Bulu Temanggung, Kamis (27/4) malam. (AHSAN FAUZI/JAWA POS RADAR KEDU)

TEMANGGUNG—Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding menyatakan dukungannya ke petani yang mendesak pemerintah untuk membatasi impor tembakau. Hal itu demi menjaga hajat hidup ratusan ribu petani dan buruh tani yang bergantung pada tembakau lokal.

“Saya dukung penuh hak para petani, mendesak pemerintah membatasi impor tembakau dari luar negeri,” ucap Karding di sela pertunjukan pergelaran wayang kulit bersama ribuan petani di Pendopo Makukuhan Desa Wonosari, Bulu Temanggung, baru-baru ini.

Anggota DPR RI Dapil Jateng VI itu menuturkan, sikap pemerintah yang tidak mau membahas RUU Pertembakauan yang diusulkan DPR, sangat mengagetkan. Sebab, setelah melalui proses cukup panjang, justru diabaikan begitu saja. “Padahal, RUU Pertembakauan dinanti para petani tembakau. DPR juga sudah mengesahkan RUU Pertembakauan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017,” terang Karding.

Alumnus Undip Semarang itu menilai, Presiden RI terlalu berhati-hati dalam membuat regulasi pertembakauan. Padahal, regulasi penting untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan, sekaligus menjamin kelangsungan hidup para petani tembakau. Sektor pertembakauan telah memberikan kontribusi riil bagi negara melalui pajak, cukai hasil tembakau, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain.

Penyusun RUU Pertembakauan sejatinya telah menerima masukan dari berbagai kalangan. Termasuk, petani tembakau yang merugi akibat kebijakan impor tembakau. Ia mencatat, kebutuhan tembakau banyak yang disuplai dari impor, mencapai 80 persen. Sedangkan tembakau dalam negeri hanya 20 persen. Besarnya impor tembakau diikuti dengan masifnya ekspansi rokok asing ke Indonesia.

“DPR sudah bersepakat, pelaku usaha di Indonesia wajib menggunakan tembakau dalam negeri minimal 80 persen dan tembakau impor maksimal 20 persen. Perusahaan yang tidak menggunakan tembakau sesuai proporsi bisa dikenai bea masuk progresif.” (san/isk)