Menanti Kantor Pajak di Lorong Pasar

1893
PASAR TERLENGKAP: Pasar Rejowinangun di Kota Magelang Jawa Tengah merupakan pasar paling besar di kota bertagline Kota Sejuta Bunga itu. Tercatat ada sekitar 6.000 pedagang di dalam pasar, sebagian besar belum memiliki NPWP. (LIS RETNO/JAWA POS RADAR KEDU)
PASAR TERLENGKAP: Pasar Rejowinangun di Kota Magelang Jawa Tengah merupakan pasar paling besar di kota bertagline Kota Sejuta Bunga itu. Tercatat ada sekitar 6.000 pedagang di dalam pasar, sebagian besar belum memiliki NPWP. (LIS RETNO/JAWA POS RADAR KEDU)

Rasio penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, bertengger di angka 11 persen. Padahal, negara lain rata-rata sudah berada di level 15 persen. Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan rasio pajak, setidaknya, bisa menyentuh target 20 persen hingga 2020. Salah satu potensi yang belum tergarap maksimal adalah UMKM. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu penyumbang untuk mendongkrak penerimaan pajak negara. Hanya saja, penggarapan di sektor ini masih setengah hati.

EDI, 54, pedagang tas dan sepatu di Pasar Rejowinangun, Kota Magelang, baru saja merapikan dagangannya. Pukul 13.00, pasar terbesar di Kota Sejuta Bunga itu, tampak lengang. Tidak banyak pembeli yang mampir ke los-los yang sederet dengan los sepatu miliknya. Hanya satu dua pengunjung yang mampir, sekadar melihat-lihat sepatu. “Kalau hari-hari biasa memang sepi, Mbak,” ucap Edi yang mengenakan kaus bermotif garis-garis tipis merah kepada koran ini, Kamis (27/4) lalu.

Edi hanya salah satu dari ribuan pedagang di Pasar Rejowinangun yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, ia tahu benar pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam wujud pembangunan.

Perputaran uang di pasar-pasar tradisional sebenarnya cukup besar. Terlebih, pada hari libur dan hari besar nasional. Utamanya, menjelang Lebaran. Karena itu, tidak mengherankan jika Dirjen Pajak melirik para pedagang pasar untuk kategori pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wajib pajak (WP). Meski begitu, belum semua pedagang bersedia menjadi WP. Mereka beralasan masih berhitung pendapatan yang tidak menentu.

Edi mengaku pernah didatangi petugas pajak dari Kantor Pratama Pajak Magelang. “Pernah ada petugas pajak datang menanyakan soal NPWP. Saya jawab belum punya. Dan kebanyakan pedagang di sini juga belum memiliki NPWP,” tuturnya. Toh, Edi sebenarnya tidak keberatan harus membayar pajak. Dengan catatan, kata pria berkumis tebal itu, pajak diberlakukan bagi semua pedagang.

Ia tidak mempersoalkan jika diminta membuat NPWP. Hanya saja, pengurusan NPWP harus mudah, tidak berbelit-belit, dan tidak justru menyulitkan pedagang. Ia menyontohkan pengurusan surat izin tempat usaha (SITU) yang dianggapnya rumit, sehingga sampai sekarang belum klir. Edi khawatir, pengurusan NPWP akan serumit membuat SITU. “Kalau proses kepengurusannya dipermudah, tidak masalah,” tutur pria yang sudah 30 tahun berjualan di Pasar Rejowinangun.

Sebagian besar pedagang di Pasar Rejowinangun, lanjut Edi, belum punya NPWP. Setahu dia, biasanya yang punya NPWP, pedagang yang punya pinjaman ke bank. Edi menyampaikan, penarikan pajak perlu dilihat kondisi pedagang. Sebab, pendapatan mereka tidak menentu. Kadang ramai, kadang juga sepi. Ketika ramai, Edi mengaku bisa meraup omzet hingga Rp 2,5 juta per hari. Nah, saat los sepi, hanya Rp 500 ribu per hari. Sebulan, rata-rata sekitar Rp 25 juta berhasil diraup. Namun, itu masih omzet kotor, belum dikurangi pengeluaran restribusi, listrik, dan lainnya.

Pedagang sepatu lainnya, Bu Nur, 44, juga mengaku belum memiliki NPWP. Perempuan berkerudung itu bahkan terus terang mengatakan, pedagang belum mampu jika ditariki pajak. Meski, ia sendiri omzetnya bisa tembus Rp 5 juta dalam sebulan. “Kita pengeluarannya juga banyak. Untuk membayar listrik, membayar karyawan yang membantu berjualan. Terlebih, kalau saatnya tahun pelajaran baru, anak-anak masuk sekolah butuh biaya yang banyak pula,” ucapnya.

Toh, selama ini, klaim perempuan yang hanya menyebut dirinya sebagai Bu Nur itu, belum pernah didatangi petugas pajak. Ia tetap keukeuh menyatakan bahwa pedagang kecil seperti dirinya, tidak tepat jika ditarik pajak. “Belum mampu,” ucapnya, sembari mengatakan kalau untuk sedekah 2,5 persen, ia tertib membayar.

Ketua Asosiasi Pedagang Rejowinangun Magelang, Nasirudin Hadi menyebut, jumlah pedagang di Pasar Rejowinangun, ada sekitar 6000-an. Mereka terbagi dalam sejumlah zoning. Seperti zona pakaian, sepatu, makanan kecil, kelontong, pecah belah, sayuran, rombeng (barang bekas pakai), dan elektronik. Selain itu arloji, daging, ikan, sembako, dan makanan. Omzet terbesar biasanya pada pedagang pakaian. Per bulan rata-rata di atas Rp 5 juta. Menjelang Lebaran, omzet mereka bisa melonjak.

Kendati demikian, belum semua pedagang menjadi WP. Dari 6.000 pedagang, baru sekitar 1.000 orang yang ber-NPWP. Ayah tiga anak itu memaklumi banyaknya pedagang yang belum menjadi WP. Alasannya, penghasilan pedagang berbeda dengan PNS yang per bulannya mendapatkan gaji tetap dan pajaknya langsung dipotong dari kantor.

Pria yang sejak 1971 menjadi pedagang di Rejowinangun itu menjelaskan, Kantor Pajak Pratama Magelang pernah menggelar sosialisasi pajak di lingkungan pasar. “Sudah ada sosialisasi dan kami mengundang perwakilan masing-masing zoning untuk hadir. Jadi, ada sekitar 40 orang waktu itu yang mendapatkan penjelasan dari kantor pajak,” ucap pria 66 tahun itu.

Saat itu, petugas Kantor Pajak menjelaskan bahwa pedagang dapat menyetorkan pajaknya sebesar 1 persen dari omzet. Namun, kata Nasirudin, nilai tersebut cukup besar. Sebab, harga kulakan barang juga turut naik. Artinya, pedagang hanya mengantongi untung sedikit. “Realisasinya berat. Nilai tersebut cukup besar bagi pedagang.” Untuk menjaring pajak dari pedagang, ia meminta petugas pajak sendiri yang menyisir. Satu per satu pedagang didatangi. Petugas pajak juga diminta prokatif menjemput bola.

Bagi pedagang yang sudah memiliki NPWP, kata Nasirudin, pasti sudah membayar pajak secara rutin. Juga rutin menyampaikan SPT tahunan. Paguyuban mengklaim tidak tahu data pasti jumlah pedagang yang sudah ber-NPWP. “Itu privasi masing-masing pedagang.” Sebagai asosiasi, lanjut Nasirudin, pihaknya sebatas menjembatani pedagang dengan Kantor Pajak. “Membayar pajak dibutuhkan kesadaran tinggi dari masing-masing pribadi.”

Beda dengan Pasar Rejowinangun, Magelang, jumlah pedagang di Pasar Klewer Solo yang sudah ber-NPWP baru sekitar 900 orang dari total 1.530-an pedagang. Artinya, ada sekitar 630 pedagang Pasar Klewer yang belum memiliki NPWP.

UMKM: Salah satu pedagang menunggu pembeli di Pasar Rejowinangun.(LIS RETNO/JAWA POS RADAR KEDU)
UMKM: Salah satu pedagang menunggu pembeli di Pasar Rejowinangun.(LIS RETNO/JAWA POS RADAR KEDU)

Pejabat Humas Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK), Kusbani, kepada wartawan beberapa waktu lalu menyampaikan, bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo dan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, pihaknya intens memberikan pemahaman agar pedagang taat membayar pajak. Selain pendataan, HPPK juga memfasilitasi pembuatan NPWP bagi pedagang.

Beberapa waktu lalu, beber dia, ada sekitar 450 pedagang yang membuat NPWP baru. “Dulu sudah ada sekitar 40 persen yang sudah punya NPWP. Jadi sampai sekarang mungkin sudah 900-an pedagang yang memiliki NPWP.” Hingga saat ini, HPPK terus mendekati pedagang agar taat membayar pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo, Eko Budi Setyono, membenarkan dari 1.532 pedagang Pasar Klewer, hanya kurang sekitar 30 persen yang belum memiliki NPWP. Namun, dia mengatakan beberapa di antaranya sudah ada yang memiliki NPWP. Hanya saja, di luar Solo. Sehingga nantinya bisa dicabangkan dengan menggunakan kode 001.

Terpisah, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Magelang, Isnani, didampingi Humas KPP Pratama, Gatot Riyadi, menyampaikan, mengacu data dari pedagang, 60 persen pedagang Pasar Rejowinangun sudah ber-NPWP dan melaporkan pajaknya. “Kami sudah melakukan sosialisasi secara formal agar para pedagang memahami pajak.”

Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Pendapatan Bruto Tertentu. Yaitu, bahwa UMKM di bawah Rp 4,8 miliar setahun, kena PPh 1 persen dari omzet bulanan. Isnani menegaskan, pihaknya lebih berkonsentrasi mengawasi para wajib pajak berskala besar, karena bisa mendongkrak pajak.

Bagaimana dengan reformasi perpajakan untuk mendongkrak rasio pajak di Magelang? Isnani hanya menyampaikan, “Secara internal kami mempunyai tim pemeriksa internal. Ini sebagai pengawas kinerja pegawai pajak.” Sedangkan untuk sistem perpajakan sendiri, pihaknya gencar menyampaikan ke publik melalui tiga media radio. “Selain itu, untuk melayani wajib pajak, kami dengan pendekatan halus dan santun. Sebab kadang, kesan melihat petugas pajak saja sudah takut.”

Pemerhati masalah perpajakan dari Semarang, S. Wibowo, meminta Kantor Pajak untuk bercermin. Enggannya pedagang ditariki pajak, juga karena faktor tidak dekatnya institusi pajak dengan pelaku sektor UMKM. “Kesannya mereka hanya ngurusi orang-orang kaya yang punya pabrik saja. Padahal, kalau mau buka-bukaan, banyak potensi pajak yang bisa digali dari sektor UMKM, meski kecil. Kecil persentasinya, kalau banyak kan juga besar.”

Untuk itu, Wibowo meminta adanya reformasi di internal Kantor Pajak agar lebih dekat dengan semua kalangan. “Kalau mau narik pajak ke pedagang, ya harus mau berdekatan dengan mereka. Dirikan misalnya Kantor Cabang Pajak di lorong pasar. Yang butuh duit kan Kantor Pajak. Jadi logikanya mereka juga harus mendekat.” Ia lantas mencontohkan bank-bank tertentu milik pemerintah yang membuka kantor kas di lingkungan pasar. “Dekati dulu pedagangnya, rangkul mereka, beri edukasi yang tepat. Saya kira mereka mau kok membayar pajak.”

Terpisah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Mahmud, menjelaskan, potensi pajak dari sektor UMKM sangat besar. Secara nasional, sekitar 90 persen perusahaan penggerak ekonomi di Indonesia merupakan UMKM. “Sektor UMKM menyumbang sekitar 55,68 persen dari PDB (produk domestik bruto) Indonesia,” tutur Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Manajemen itu.

Ia memberi contoh, pada 2013-2014, potensi pajak dari sektor UMKM sebesar Rp 30 triliun. Tapi, realisasi pendapatan dari sektor ini hanya sekitar Rp 2 triliun. “Hanya 7 persen saja.” Pemerintah melalui PP No 46 Tahun 2013 telah mengatur pajak penghasilan badan, termasuk di dalamnya UMKM. Tapi, penerapan di lapangan sering menemui kendala.

Menurut Mahmud, masih ada stigma negatif di masyarakat dan pelaku UMKM terhadap pajak. Sebagian besar merasa, selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah, tapi tiba-tiba ditarik pajak yang akan mengurangi penghasilan. Selain itu, pelaku UMKM biasanya kesulitan menghitung aset dan omzet usaha. Jarang dijumpai UMKM yang sudah memiliki pembukuan keuangan rapi. “Butuh strategi pemerintah untuk menghilangkan dua kendala ini, stigma negatif dan pembukuan, kalau ingin meningkatkan pendapatan pajak dari UMKM,” jelasnya.

Dirjen Pajak diharapkan bisa lebih banyak menyosialisasikan pentingnya pajak pada pelaku UMKM. Pelatihan pembukuan sederhana yang aplikatif juga perlu digelar. “Perlu pelibatan lintas sektoral untuk menyosialisasikan ini, misalnya dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia.”

Sosialisasi ini juga harus langsung diterima pelaku UKM. Perlu ada petugas lapangan yang jemput bola mendatangi UMKM untuk memberikan penjelasan tentang pajak. Misalnya, dengan membuka stan khusus di pasar-pasar. “Sosialisasi ini harus terus-menerus dan datang langsung tapi tanpa dipungut biaya,” kata Mahmud.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah berharap, penerapan pajak bagi pelaku UMKM tidak rumit, sehingga mudah dihitung pelaku usaha. “Kalau IKM itu kan repot, mending on top saja. Omzet secara keseluruhannya berapa. Karena mereka selama ini menghitungnya di luar kepala saja. Omzetnya berapa, belanja berapa, saku kiri dan kanan tidak jelas,” kata Euis kepada wartawan. (puput/cr2)