SEMARANG – Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro yang digeber Bank Tabungan Negara (BTN) khusus bagi para pedagang terganjal syarat dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari 300 pedagang yang terpilih mendapatkan KPR murah, nyaris 99 persennya belum mempunyai IMB.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso (Apmiso) Lasiman menjelaskan, kredit bersubsidi dengan plafon maksimal Rp 75 juta itu tidak hanya untuk membeli rumah baru. Bisa digunakan untuk merenovasi atau membangun rumah bagi yang sudah punya tanah.

”Nah, anggota kami, belum pada punya IMB. Padahal itu syarat utamanya. Jadi sejak diluncurkan akhir Februari lalu, sampai sekarang belum ada yang cair,” ucapnya ketika ditemui, Kamis (27/4).

Dijelaskan, para pedangang memang tidak biasa mengurus IMB karena dianggap tidak terlalu penting. ”Wong rumahnya saja cuma 35 meter persegi, masa harus ada IMB. Kecuali kalau rumahnya besar,” imbuhnya.

Dia mengaku telah bernegosiasi dengan pihak BTN agar diberi kelonggaran waktu untuk mengurus IMB. Selain itu juga meminta pemerintah daerah setempat untuk memberi kemudahan khusus bagi para penerima bantuan KPR Mikro ketika mengurus IMB. ”Kalau bisa diberi keringanan terkait administrasi. Gratis, gitu,” harapnya.

Lasiman berharap, para pedagang bisa segera memenuhi persyaratan tersebut karena Jateng menjadi pilot project KPR Mikro BTN. Dibeberkan, 300 pedagang yang mendapatkan bantuan tersebut berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya.

”Saat ini kami juga sedang melakukan sosialisasi untuk anggota yang berada di Karesidenan Solo Raya. Targetnya, tahun ini ada seribu pedagang di Jateng yang mendapatkan KPR Mikro BTN,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirut BTN, Maryono mengungkapkan, KPR Mikro diluncurkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakt berpenghasilan rendah (MBR). Khususnya para pekerja sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap.

Jumlah penghasilan yang disyaratkan yaitu rata-rata Rp 1,8 juta-Rp 2,8 juta per bulan. Segmen ini merupakan masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan rumah. Sebab mereka tidak masuk dalam kategori penerima KPR bersubsidi dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB), serta bantuan uang muka yang dikucurkan pemerintah. (amh/zal/ce1)