Kepala Daerah Tak Perlu Iuran untuk Parpol

357
DEKLARASI: Ketua BEM Undip 2017 Jadug Trimulyo berjabat tangan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat deklarasi Antikorupsi di Fakultas Hukum Undip, kemarin. (DIAZ AZMINATUL ABIDIN/JAWA POS RADAR SEMARANG )
DEKLARASI: Ketua BEM Undip 2017 Jadug Trimulyo berjabat tangan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat deklarasi Antikorupsi di Fakultas Hukum Undip, kemarin. (DIAZ AZMINATUL ABIDIN/JAWA POS RADAR SEMARANG )

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendorong pemerintah mengkaji rencana pendanaan partai politik (parpol) sebesar Rp 5 triliun. Tujuannya agar parpol dapat mencari kader-kader terbaik untuk maju pilkada tanpa mendanainya.

”Kalau parpol sudah dikucuri dana dari pemerintah, tentu kita harap mereka bisa mencari kader terbaik untuk maju pilkada. Dengan demikian kader tidak perlu menyisihkan gajinya untuk kepentingan parpol. Hal ini mencegah perilaku korupsi kepala daerah, karena kepala daerah tidak perlu iuran ini-itu untuk parpol,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, dalam Diskusi Publik Peran Mahasiswa sebagai Garda Anti Korupsi #Mariberperan di Fakultas Hukum Undip Semarang, Kamis (27/4).

Acara diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa. Bersama Alexander Mawarta, mahasiswa menggelar deklarasi menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK.

Lebih lanjut Alexander Mawarta menjelaskan, bahwa menjadi kepala daerah bukan untuk mencari keuntungan pribadi tapi benar-benar berkorban untuk kepentingan masyarakat dan negara.

”Artinya mereka sudah selesai dengan diri sendiri, sudah cukup keuangannya tanpa menjadi kepala daerah. Hal ini mencegah perilaku korupsi. Menjadi pemimpin daerah bukan untuk mencari rezeki, tapi hadir untuk pembangunan,” tegasnya.

Dalam melakukan pengkajian pendanaan parpol, pihaknya menjelaskan paling tidak pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun untuk parpol yang ada. Tentu dengan nilai yang dipertimbangkan terhadap kesehatan keuangan masing-masing parpol.

”Kenapa kita sarankan itu ke pemerintah, Kemenpan-RB, DPR. Karena kami berharap ketika parpol didanai pemerintah maka akan lebih akuntabel. Pada prinsipnya karena uang rakyat,” tambahnya.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan melakukan auditnya. ”Parpol yang sudah dibiayai bisa mencari kader-kader yang baik. Parpol tidak perlu membiayai, sehingga kader dapat bekerja dengan benar,” katanya.

Alexander Mawarta mengajak mahasiswa sebagai garda terdepan antikorupsi. Apalagi mahasiswa merupakan calon generasi pemimpin bangsa. ”Harapan untuk mahasiswa, sebagai generasi calon pemimpin yang baru kita berharap mahasiswa berintegritas. Ketika nanti menjabat posisi apa pun, integritas yang menjadi pegangan mereka,” ujarnya. (mg30/zal/ce1)

Silakan beri komentar.