SEMARANG – Target menjadikan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai salah satu World Heritage Unesco masih perlu jalan panjang. Di antaranya, masih banyak gedung tak bertuan atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Dari 105 bangunan peninggalan zaman Belanda di atas tanah seluas 31 hektare di Kawasan Kota Lama, kurang lebih baru 53 bangunan yang teridentifikasi pemiliknya. Dari 53 bangunan yang telah diketahui pemiliknya itu, saat ini baru kurang lebih 23 bangunan yang telah dilakukan konservasi.

Tentu ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemkot Semarang. Selain itu, permasalahan lain adalah penertiban bangunan-bangunan yang melanggar perda, mulai dari desain jalan, pagar, pedagang kaki lima (PKL), hingga sejumlah operator telekomunikasi yang menancapkan tiang-tiang besi jaringan kabel di kawasan cagar budaya tersebut.

Karena itu, DPRD Kota Semarang mendorong agar Pemerintah Kota Semarang bersama Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang untuk bergerak lebih aktif. ”Misalnya, dengan membeli sejumlah bangunan yang belum dikelola, ataupun mengakuisisi bangunan tak bertuan. Pemkot bisa beli, kemudian dikelola dan dikembangkan,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin.

Dikatakannya, diperlukan langkah-langkah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di Kota Lama. ”Bagaimanapun harus bergerak untuk menyelamatkan bangunan-bangunan tidak bertuan di Kota Lama dengan mengakuisisi, sebelum bangunan tersebut rusak dimakan waktu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur, seperti jalan maupun saluran ini harus segera dilakukan. Termasuk sistem penerangan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Menurutnya, memang diperlukan perhatian lebih. Selain menggarap infrastruktur juga menghidupkan aktivitas di kawasan Kota Lama sesuai dengan persyaratan Unesco. ”Jangan sampai kecolongan seperti yang dialami Kota Tua Jakarta yang gagal masuk Unesco,” ujarnya.

Sehingga upaya melakukan pengelolaan Kota Lama untuk menuju World Heritage Unesco ini butuh pengawalan ketat. ”Kota Lama salah satu destinasi di Kota Semarang yang wajib dilestarikan dan dikembangkan. Tentunya agar tidak hanya monoton seperti sekarang ini,” katanya.

Dikatakan, adanya bantuan Rp 45 miliar dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jateng, bisa membantu Pemkot Semarang untuk mengembangkan kawasan Kota Lama secara maksimal. ”Adanya bantuan Rp 40 miliar tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah pusat ada kepedulian. Begitu pun dari Provinsi Jateng Rp 5 miliar. Tentunya bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Meski masih banyak yang harus dikerjakan, Supriyadi menilai sejauh ini Pemkot Semarang bersama BP2KL Semarang telah melakukan upaya dan langkah-langkah menuju perubahan lebih baik. Penegakan Perda mulai dilakukan secara bertahap. ”Kami mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Misalnya truk-truk bertonase besar tidak boleh melintas di kawasan Kota Lama. Saya mendukung sekali,” katanya.

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang, Sriyono, mengatakan, pengelolaan bangunan cagar budaya bisa dilakukan pemkot tanpa harus membeli atau mengakuisisi bangunan tersebut. Asalkan, bangunan tersebut tidak diketahui pemiliknya, dan sudah lama mangkrak. ”Jadi, pemkot sebatas mengelola saja, bukan memiliki gedung cagar budaya itu. Hal itu diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ini juga sudah dilakukan di Kota Solo,” ujarnya.

Anggota Bagian Operasional Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang, Agus Suryo Winarto, mengakui, masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk melakukan penataan kawasan Kota Lama. Sebab, mengacu aturan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003, hingga kini masih banyak pelanggaran. ”Masalahnya masih sangat kompleks. Kami mengajak semua pihak ’yuk kembali ke aturan Perda’. Misalnya adanya tiang-tiang milik sejumlah perusahaan telekomunikasi,” katanya.

Sejumlah tiang telekomunikasi yang saat ini masih belum sesuai dengan aturan Perda adalah milik Telkom, MNC dan PT Innovate Mas Mandiri. Mengenai kondisi pengelolaan gedung-gedung tua, dari 105 bangunan tua di Kota Lama, baru kurang lebih 53 bangunan yang teridentifikasi pemiliknya. ”Dari 53 bangunan yang telah diketahui pemiliknya itu, saat ini baru kurang lebih 23 bangunan yang telah dilakukan konservasi,” ujarnya.

Ia mengaku, mengajak pemilik bangunan kuno yang sudah diketahui identitasnya pun tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, para pemilik gedung tua itu dipastikan berasal dari kalangan berduit. Sehingga hal itu tidak mudah hanya dengan waktu singkat. ”Kami terus bertemu, mengajak dengan melakukan pendekatan secara personal masing-masing pemilik. Kami ajak bersama-sama memahami demi Kota Semarang,” katanya.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Tengah, Satrio Nugroho, mengatakan, selain diperlukan pembangunan infrastruktur, Kota Lama harus dihidupkan dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung. Upaya sejauh ini menurutnya cukup menarik, misalnya kegiatan-kegiatan rutin di Kota Lama, sudah mulai dibangun seperti komunitas keroncong, sepeda onthel, sketser, arsitektur, jazz, Lopen, fotografer, orArt-oret dan lain-lain. ”Termasuk adanya komunitas klitikan (barang antik atau kuno),” ujarnya.

Dosen Arsitektur Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata yang sekaligus anggota BPK2L Semarang, Tjahjono Rahardjo, menambahkan, merevitalisasi Kawasan Kota Lama menjadi situs warisan dunia setidaknya harus mempertemukan empat kepentingan, yang terkadang tidak sejalan atau bertabrakan. Yakni, kepentingan konservasi, ekonomi, masyarakat lokal, dan kepentingan identitas.

”Konservasi meliputi pendataan semua gedung yang ada, bagaimana sejarahnya, dan kemudian mengelolanya. Aspek ekonomi itu imbas dari Kota Lama menjadi destinasi wisata yang mampu menggerakkan ekonomi. Misalnya muncul banyak tempat kuliner dan aktivitas tour guide,” katanya

Aspek ketiga, yakni masyarakat lokal, di mana keterlibatan masyarakat sekitar diperlukan. Jangan sampai masyarakat tidak terlibat sama sekali dan tidak mendapatkan apa-apa. Masyarakat dapat turut aktif menghidupkan Kota Lama dengan berbagai kegiatan, di mana masyarakat turut menjadi bagian untuk mengenalkan Kota Lama. Adapun di sektor industri kreatif, Pemkot Semarang dapat memberdayakan dengan segala bentuk pelatihan.

”Yang keempat, aspek identitas. Masyarakat kenalnya ’halah tinggalane londo kok diurusi’ (Peninggalannya penjajahan Belanda mengapa dirawat?). Kita perlu edukasi di sini, bahwa salah satu asal-usulnya Semarang itu hadirnya pelabuhan yang menjadikan Semarang lahir sebagai jalur lintas perdagangan,” ujarnya. (amu/mg30/aro/ce1)