Urus Paspor Umroh Wajib Rekomendasi Kemenag

1626

KENDAL—Kementerian Agama (Kemenag) memberikan aturan tambahan bagi calon jamaah haji dan umroh dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi Kemnerterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Yakni, wajib menyertakan rekomendasi dari Kantor Kemenag setempat di masing-masing kabupaten/kota.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kabupaten Kendal, Sumari mengatakan bahwa aturan tersebut mulai berlaku sejak Maret 2017. “Bagi jamaah haji yang tidak menyertakan rekomendasi dari Kemenag, maka Kantor Imigrasi Kemenkumham tidak akan mengluarkan paspor,” katanya, Rabu (26/4) kemarin.

Rekomendasi ini merupakan persyaratan tambahan. Hal ini untuk menghindari pemalsuan dokumen menggunakan barcode. Selain itu, untuk mengantisipasi, para biro nakal. Yakni biro pelayanan jasa haji dan umroh yang menelantarkan  jamaahnya.

“Dengan rekomendasi ini, biro yang tidak abal-abal atau menelantarkan jamaahnya bisa langsung dilacak dari Kemenag. Sehingga bisa diketahui, apakah biro ini resmi memiliki izin atau tidak,” tandasnya.

Makanya, Sumari menghimbau para calon jamaah haji dan umroh agar jangan tergiur dengan harga murah yang ditawarkan biro. Sebab, dengan harga murah fasilitas yang didapat akan sangat minim.

“Kami mengimbau para calon jamaah umroh agar hati-hati dalam memilih biro. Makanya, kami sarankan agar para jamaah umroh sebelum mendaftar, lebih baik bertanya ke Kemenag atau jamaah yang pernah melakukan ibadah umroh  akan layanan biro,” jelasnya.

Dijelaskan juga, rekomendasi hanya akan diberikan kepada calon jamaah yang berangkat dari Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kemenag.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga telah mengeluarkan surat edaran tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi Pemohoan Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus. Surat edaran itu mengatur beberapa point penting. Antara lain pengajuan rekomendasi dilakukan calon jamaah umrah/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon jemaah.

Sumari menyebutkan, jika di Kendal baru ada 36 biro haji dan umroh yang resmi atau sudah mengantongi izin. Dari 36 tersebut, hanya satu yang mempunyai izin resmi sebagai cabang. Sedangkan 35 lainnya masih sebatas  sub cabang. “Satu yang memiliki izin kantor cabang tersebut adalah milik KH Baduhun, Kaliwungu. Tapi 35 sub cabang, semua sudah terdaftar atau  mendapatkan izin dari masing-masing Kantor Kemenag,” tambahnya.

Sementara salah satu calon jamaah umroh, Ibnu Setiawan, warga Kaliwungu berharap jika rekomendasi tersebut diharapkannya tidak sampai menyulitkan dan memberatkan para calon jamaah. “Artinya tidak memperlambat proses. Sebab takutnya, sudah ada surat edaran, tapi Kemenag belum siap memberikan surat rekomendasi,” pintanya. (bud/ida)