Tempati Eks Rel KA, Warga Minta Sertifikat

826
ASPIRASI: Paguyuban Panca Tekad Kecamatan Secang membentangkan berbagai poster berisi tuntutan agar bisa memiliki tanah di lokasi eks rel kereta api. ( MUKHTAR LUTFI/RADAR KEDU)
ASPIRASI: Paguyuban Panca Tekad Kecamatan Secang membentangkan berbagai poster berisi tuntutan agar bisa memiliki tanah di lokasi eks rel kereta api. ( MUKHTAR LUTFI/RADAR KEDU)

MUNGKID—Puluhan warga dari Paguyuban Panca Tekad Kecamatan Secang, berunjuk rasa di di kompleks Pemkab Magelang, kemarin. Mereka meminta Pemkab memfasilitasi hak mereka untuk tinggal di lokasi eks rel kereta api milik PT KAI. Membawa puluhan kendaraan, warga berorasi dan meneriakkan yel-yel. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk tuntutan.

Ketua Paguyupan Panca Tekad, Suratiman, menjelaskan, kedatangan massa ke Pemkab untuk meminta respons Bupati Zaenal Airifin agar melindungi masyarakatnya. Saat ini ratusan warga tinggal di lokasi bekas rel kereta api milik PT KAI. Mereka juga menolak membayar sewa dan menuntut diberikan sertifikat atas tanah yang mereka tempati.

“Kami sudah mendiami rumah selama puluhan tahun. Karena itu, kami berhak mendapatkan serfitikat. Kami mendiami tanah Negara, bukan mendiami tanah milik PT KAI. Kami minta kepekaan dan respons bupati.”

Pemkab Magelang didesak untuk berani memperjuangkan masyarakatnya. “Kami mempunyai KTP Magelang. Kami punya hak yang layak dan penghidupan yang layak sebagai warga negara,” kata Suratiman.

Paguyuban Panca Tekad juga meminta agar kepemilikan tanah dikaji dengan melihat sisi historisnya. Mereka meminta agar tidak terjadi saling klaim sepihak. “Hak milik ini membuat bingung. Kami mendesak dibuatkan sertifikat hak milik.”

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, Ary Widi Nugroho, mengatakan, pihaknya siap menampung aspirasi massa. “Kami merasa ikut prihatin dengan apa yang dialami warga Panca Tekad. Kami berterima kasih, karena Panca Tekad masih berada pada jalur yang baik.”

Dikatakan, masalah status tanah, bukan wewenang bupati. “Sekarang status tersebut tetap milik PT KAI yang tadinya dikuasai Menteri Keuangan menjadi Menteri BUMN. Kami akan berusaha mendukung perjuangan Panca Tekad, sesuai aturan yang ada.” (vie/isk)