Kekerasan dalam Pacaran Mendominasi

248

SEMARANG – Angka kekerasan terhadap perempuan di Jateng masih tinggi. Mayoritas merupakan kekerasan seksual. Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang mencatat, ada 871 kasus perempuan yang menjadi korban selama 2016 di Jateng. 700 kasus atau 80,4 persennya, merupakan kasus kekerasan seksual.

Koordinator Divisi Data dan Informasi LRC-KJHAM Semarang, Witi Muntari mengungkapkan, pada peringatan Hari Kartini 21 April 2017 ini, mestinya persoalan ini menjadi perhatian semua pihak. Tahun ini, terhitung Januari-Februari, sudah ada 58 kasus.

Antara lain kasus Kekerasan dalam Pacaran (KdP) menjadi yang tertinggi. Yaitu 19 kasus atau 11,02 persen. Disusul Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) yang mencapai 14 kasus atau 8,2 persen dan pemerkosaan 12 kasus atau 6,96 persen.

Selain itu perbudakan seksual 7 kasus atau 4,06 persen, buruh migran 2 kasus atau 1,16 persen, prostitusi 2 kasus atau 1,16 persen, dan pelecehan seksual 2 kasus atau 1,16 persen. ”Jika dilihat dari bentuk kekerasannya, kekerasan seksual masih mendominasi dengan jumlah 72,32 persen atau 64 perempuan korban, kemudian kekerasan fisik 14,69 persen, dan psikis 9,04 persen,” katanya.

Dari data tersebut, pihaknya menyimpulkan masih tingginya perempuan yang mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Artinya, perempuan korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. ”Di Hari Kartini ini mestinya semua pihak memperhatikan persoalan ini,” tegasnya.

Hari Kartini menurutnya merupakan hari pengakuan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan atas pendidikan dengan mendirikan Sekolah Kartini. Adanya pengakuan ini diharap bahwa pemenuhan hak-hak perempuan terus ditingkatkan dan tidak hanya di bidang pendidikan.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 tercatat bahwa perempuan dan laki-laki di wilayah pedesaan lebih rendah akses pendidikannya dibandingkan wilayah perkotaan. Berdasarkan monitoring LRC-KJHAM, secara umum perempuan yang menjadi korban kekerasan pendidikan terakhirnya tingkat SMA sederajat, walaupun terdapat juga perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi misalnya S1 sederajat.

Artinya, meski perempuan mempunyai pendidikan tinggi tak menjamin tidak menjadi korban kekerasan. Hal ini disebabkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan masih sangat kuat, sehingga masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya kekerasan terhadap perempuan.

”Di sisi lain, tidak sebanding dengan perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Perempuan korban kekerasan seksual masih mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam mendapatkan hak-haknya,” katanya.

Ditambahkan, tidak hanya perlu ada undang-undang khusus yang melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Pihaknya juga mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual. (amh/ric/ce1)

Tinggalkan Komentar: