Nasabah Polisikan PT Andalan Finance

1618
MELAPORKAN : Nasabah Andalan Finance Pekalongan saat melapor ke Mapolsek Pekalongan Timur lantaran merasa diperlakukan kurang layak. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)
MELAPORKAN : Nasabah Andalan Finance Pekalongan saat melapor ke Mapolsek Pekalongan Timur lantaran merasa diperlakukan kurang layak. (Lutfi Hanafi /Jawa Pos Radar Semarang)

PEKALONGAN – Merasa diperlakukan sewenang-wenang oleh leasing PT Andalan Finance, lembaga pemberi kredit kendaraan bermotor, sang nasabah, Kusmaningsih warga Poncol Baru, Poncol, Pekalongan Timur melapor ke Polisi. Dengan didampingi suaminya dan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Garuda Pekalongan, Totok Suprapto, mendatangi Mapolsek Pekalongan Timur, Kamis (20/4) kemarin.

Kapolsek Pekalongan Timur, Kompol Agus Riyanto menyayangkan kejadian tersebut. Terlebih kejadian serupa kerap dialami nasabah leasing di wilayahnya. “Pelaporan ini akibat pengambilan paksa kendaraan milik pelapor saat di jalan. Memang kejadiannya di Salatiga, namun proses perjanjian akad kredit di wilayah ini dan kantor leasing-nya juga disini,” jelas Agus.

Yang disayang kan Kapolres, tidak ada itikad dari leasing dalam perlindungan konsumen sehingga terjadi kejadian ini. Selain itu, banyak kejanggalan dalam tarif yang harus dilunasi oleh nasabah. “Selain denda yang cukup besar, juga ada tagihan aneh berupa biaya penanganan Rp 8 juta. Ini masuk pemerasan,” ucapnya.

Padahal, kata Kapolsek, nasabah yang bersangkutan hanya terhitung telat membayar angsuran 2 bulan atau saat ini sudah masuk tagihan 3 bulan. Sagat mengherankan, jika langsung dilakukan penarikan paksa di jalan.

Kusmaningsih sendiri saat dimintai keterangan mengaku memang baru telat 2 bulan. Namun tiba-tiba kendaraannya saat digunakan saudaranya di Salatiga, dicegat debt collector dan ditarik paksa. Kemudian kendaraan di bawa ke PT Andalan Finance Indonesia di Semarang. “Setelah kendaraan saya ditarik, saya dikirimi surat harus segera melunasi hutang sebesar Rp 150.000.000 pada 13 April kemarin. Dan jika pada 20 April tidak bisa melunasi, maka mobil kredit kami akan dijual untuk melunasi hutang. Jika hasil penjualan kurang, kami harus tetap melunasinya,” ucapnya.

Pelapor sendiri dalam akad kredit dengan PT Andalan Finance Indonesia melakukan perjanjian pembayaran kredit mobil Innova G MT tahun 2009. Dalam pembelian sudah membayar down payment (DP) sebesar Rp 50 juta, sisanya diangsur selama 36 kali dengan nilai Rp 4.169.0000 per bulan. Dirinya sendiri sudah melakukan angsuran sebanyak 14 kali.

Perwakilan dari PT Andalan Finance Indonesia Pekalongan yang dihadirkan di Mapolsek Pekalongan Timur, Budi mengatakan bahwa masalah tersebut telah diserahkan kantor pusat di Semarang. “Ini bukan wewenang kami, walaupun nasabah melakukan akad kredit di Pekalongan. Karena kendaraan sekarang berada di kantor pusat,” elak Budi.

Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Garuda Pekalongan Totok Suprapto, sangat menyayangkan kejadian pengambilan paksa ini kembali terulang.

“Pengambilan paksa ini jelas melanggar hukum. Sesuai Pasal 15 ayat 3, eksekusi seperti ini hanya boleh dilakukan oleh lembaga eksekusi. Sehingga lembaga perkreditan apalagi debt collector dilarang mengambil paksa,” jelasnya.

Di Indonesia, katanya, lembaga tersebut belum ada. Maka menurut Pasal 95 ayat 1 HIR dan sesuai Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 pasal 54 ayat 2, penyitaan perdata harus melalui juru sita pengadilan. Sehingga lembaga lain yang melakukan penyitaan, harus seizin pengadilan atau dilakukan oleh juru sita. “Polisi saja tidak boleh asal sita, harus izin pengadilan. Ini lembaga bukan pengadilan, berani menyita seenaknya sendiri. Begitu hebatnya debt collector, polisi saja tidak berani,” tegas Totok Suprapto.

Bahkan menurutnya, pencegatan kendaraan di jalan saja hanya boleh dilakukan oleh polisi lalu lintas. Jika dilakukan oleh debt collector, dipastikan melanggar hukum. “Mereka tidak boleh semena-mena kepada konsumen, harus sesuai peraturan,” tandasnya. (han/ida)

Tinggalkan Komentar: