Dishub Curigai Ada Upaya Sabotase BRT

SEMARANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang mencurigai adanya dugaan upaya sabotase Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Setelah raibnya 32 ban serep BRT Trans Semarang yang dilaporkan ke Polrestabes Semarang pada Januari lalu, kali ini ada sebanyak empat alat pemadam api ringan (Apar) dilaporkan hilang sejak kurang lebih 3 bulan lalu.  Anehnya, Kamis (20/4) kemarin, empat Apar yang sempat hilang itu ditemukan di sekitar Terminal Mangkang. Tak hanya itu, sejumlah armada BRT ditemukan dalam kondisi acak-acakan.

”Saat pengecekan, kondisi beberapa bus juga kotor dan berantakan. Sepertinya bagian dalam BRT itu kotor karena Apar tersebut disemprotkan. Terihat masih adanya sisa ceceran busa,” kata Kasubag Tata Usaha BLU BRT Trans Semarang, Ade Bhakti, kemarin.

Dia mengaku, ada keanehan yang terjadi di Terminal Mangkang tersebut. Sebab, empat Apar itu sempat hilang tiga bulan lalu. Tapi sekarang ditemukan dalam kondisi berceceran tidak wajar.

”Kami menduga ada pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menyabotase operasional BRT Koridor I. Karena itu, kami melaporkan kepada pihak berwajib agar dilakukan penyelidikan,” ujarnya.

Dia juga menduga, kasus Apar ini masih berkaitan dengan kasus pencurian 32 ban serep BRT yang hilang dengan total kerugian Rp 140 juta beberapa waktu lalu. Dinas Perhubungan sendiri telah melaporkan hilangnya alat pemadam api ringan itu ke Polrestabes Semarang.

Empat Apar tersebut kali pertama ditemukan oleh salah seorang petugas kebersihan. Kemudian dilaporkan ke staf PT Mahesa, Supriyanto, dan diteruskan ke Direktur PT Mahesa, Tatang, selaku operator Koridor I. Setelah menerima kabar itu sekitar pukul 13.44, Manajer Operasional Trans Semarang, Mulyadi, melakukan pengecekan di lokasi. ”Saat ini masih diselidiki oleh tim Reskrim,” katanya.

Pengelolaan BRT Trans Semarang belakangan diterpa isu miring. Bahkan dari kasus pencurian 32 ban serep dan Apar, pihak Polrestabes Semarang justru menemukan adanya dugaan korupsi.  Sebanyak 8 armada bus bantuan hibah dari Kementerian Perhubungan RI, disewakan oleh oknum PNS ke pihak ketiga selaku operator BRT. Diperkirakan, uang sewa bus hibah yang tidak jelas pertanggungjawabannya itu mencapai Rp 200 juta.

Kasus bus hibah yang disewakan tanpa melalui prosedur itu sekarang diselidiki penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang. Mantan Kepala Badan Layanan Usaha (BLU) Trans Semarang, Joko Umboro Jati, disebut-sebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Karena kasus tersebut terjadi dalam masa kepemimpinannya. (amu/aro/ce1)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here