SMK Bisa! SMK Hebat

Oleh: Iskandar

1086

Ada apa dengan SMK? Mengapa tiba-tiba jenjang sekolah yang pernah ngetop dengan tagline SMA Bisa! Itu, mendadak menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo? Presiden bahkan mengintruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevitalisasi SMK.

Keseriusan Presiden Joko Widodo tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia. Dalam instruksinya, Presiden mengamanatkan Kemendikbud untuk melakukan sinergi antarkementerian dan lembaga agar mampu menjawab tantangan bonus demografi dan daya saing di pasar internasional.

Di Inpres ini, Presiden Jokowi menugaskan secara khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk: 1. Membuat peta jalan pengembangan SMK; 2. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match); 3.  Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Keempat, Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha/industri; 5.  Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; keenam:  Membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

Tidak hanya itu, di dalam Inpres No 9 Tahun 2016, Presiden Jokowi juga menugaskan secara khusus sejumlah menteri lainnnya untuk berpartisipasi. Yakni, Menteri Menristek dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Lainnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bahkan, secara khusus Presiden menugaskan kepada para Gubernur untuk: 1. Memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing; 2.  Menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; 3. Melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK. Terakhir, Gubernur diminta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Pertanyaannya mengapa SMK mendesak direvitalisasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dari berbagai sumber yang ada, data yang tersaji cukup mencengangkan. Ternyata, SMK  menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka. Data BPS 2016, pasokan pencari kerja (job seekers) dalam empat tahun terakhir, lulusan SMK melampaui lulusan SMA. Secara nasional, jumlah pencari kerja (penganggur) lulusan SMK hingga Februari 2016 mencapai 1.348.327 orang.

Fakta yang juga mengejutkan, tingkat kebekerjaan lulusan SMK, justru lebih rendah dari lulusan SMA (89:91persen). Dengan kata lain, dari 100 pencari kerja masing-masing dari lulusan SMK dan SMA, hanya 89 lulusan SMK diterima. Sedangkan 91 lulusan SMA diterima kerja.

Inilah yang menjadi titik poin. Padahal, SMK didirikan dengan harapan, jumlah keterserapan tenaga kerja jauh lebih besar. Tapi, faktanya justru terbalik. Karenanya, bisa dipahami keseriusan pemerintah Jokowi untuk merevitalisasi SMK di semua aspek, sebagai upaya merealisasi  salah satu  agenda penting Nawacita. Yaitu: meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka, peran pendidikan vokasi musti terus diperkuat, sebagai langkah strategis untuk meningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.

 

Angkat Potensi Daerah

Saya kerap mengamati, banyak SMK—utamanya SMA swasta bermunculan—yang membuka jurusan, namun justru mengabaikan potensi daerah dengan kebutuhan serapan tenaga kerjanya. Yang terjadi, jurusan-jurusan SMK swasta menyamai SMK negeri yang sudah ada, hanya karena faktor tidak mau kalah bersaing dengan SMK negeri.

Saya tidak tahu persis kenapa bisa terjadi. Apakah pendirikan SMK dengan membuka jurusan-jurusan tertentu, sudah melalui kajian serapan kebutuhan tenaga kerja dan potensi daerah yang sebenarnya harus dikembangkan; atau hanya asal membuka jurusan? Lalu, di mana peran dinas/lembaga  terkait? Apakah tidak memberikan peta jalan kebutuhan serapan lulusan SMK di daerah dengan dunia usaha/dunia industri, dengan potensi daerah yang riil. Atau memang hanya sekadar memberi izin pendirian saja. Ataukah memang ada yang “bermasalah” dengan kurikulumnya? Kompetensinya guru-gurunya?

Sederet pertanyaan itu bisa dijawab, jika memang antarlembaga selama ini bersinergi dengan baik. Duduk bersama, merumuskan potensi daerah, bicara soal serapan kebutuhan lulusan SMK, sinkronisasi atau penyelarasan antara kurikulum dan materi pembelajaran. Dengan harapan, pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah “nyambung” dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industri (Du/Di).

Yang ada, masih terjadi egoisme instansi, hanya karena memandang masalah SMK cuma  masalahnya Dinas Pendidikan. Padahal, ini menyangkut banyak aspek. Bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi dinas atau lembaga lain, yang kaitannya dengan tenaga kerja, bidang usaha, industri, dan lain sebagainya.

Satu sisi, masih banyak daerah yang setengah hati untuk menggali potensi yang  mereka miliki. Kota-kota di pantai utara Jawa Tengah, misalnya, jumlah SMK yang membuka jurusan kemaritiman, masih kalah jumlah dengan SMK yang membuka jurusan perkantoran, otomotif, dan sebagainya. Padahal, potensi kemaritiman di kota-kota di pantai utara, jauh lebih  besar.

Potensi daerah yang demikian, sebenarnya bisa ditangani oleh para lulusan SMK. Artinya, daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dengan memberi porsi kepada lulusan SMK, sebagai tenaga kerjanya. Sebab, jika tidak, yang terjadi justru melonjaknya angka urbanisasi, karena tidak ada lapangan kerja di daerah tersebut bagi lulusan SMK. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan kompetensi lulusannya.

Poin kedua yang perlu dilakukan adalah membenahi program link and match. Konsep link and match sendiri telah lama diupayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di  era Menteri Wardiman Djojonegoro. Konsep Pak Menteri pada saat itu sangat ideal, menghubungkan pendidikan kejuruan dengan dunia kerja; mulai penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi guru, sarana hingga evaluasi pembelajaran SMK.

Artinya, jika konsep tersebut dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada istilah menganggur bagi lulusan SMK. Lalu, mengapa masih banyak lulusan SMK yang menganggur? Karena ya itu tadi, banyak daerah yang belum banyak mengangkat potensi daerahnya sendiri. Padahal, sejatinya pendidikan vokasi tidak melulu urusan  mencetak calon tenaga kerja siap pakai. Tapi, juga bisa mengangkat potensi daerah, di mana SMK itu berada.

Poin ketiga, penekanan revitalisasi pendidikan vokasi, tidak semata-mata pada lulusan dan lembaga sertifikasinya. Seperti yang terjadi selama dua tahun terakhir ini. Sebab, program link and match sendiri membutuhkan pembenahan sumber daya manusia. Guru-gurunya. Ini mempertegas bahwa revitalisasi SMK juga harus menyasar pada guru-gurunya. Sertifikasi  tentu bisa dalam format uji kompetensi.

Sertifikasi penting, sebab menurut Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kemenperin, Mujiyono, hanya 22 persen guru di SMK adalah guru produktif yang berpengalaman bekerja di lapangan. Mendikbud Muhajir Effendy juga mengakui masih terjadi kekurangan guru produktif di SMK. Untuk itu, Kemendikbud telah melakukan penambahan jumlah guru dengan kompetensi ganda. Yakni, guru adaptif yang didorong menjadi guru produktif.

Poin keempat, yang juga penting dilakukan dalam rangka revitalisasi SMK adalah realisasi kerjasama lintas sektor. Antara pemerintah pusat, daerah, serta kalangan industri dan dunia usaha. Untuk itu, perlu upaya  untuk “memaksa” kalangan industri maupun dunia usaha,  agar mau bermitra dengan SMK, dengan menerbitkan  regulasi khusus. Yaitu, regulasiyang mengharuskan industri maupun pemilik usaha untuk bermitra dengan SMK. Sebab, setiap SMK idealnya punya mitra industri dan usaha.

Terakhir, yang juga penting dilakukan dalam rangka merevitalisasi pendidikan vokasi adalah komitmen bersama. Bahwa masalah ini bukan semata tanggung jawab satu lembaga, tapi lintas sektoral—termasuk di dalamnya masyarakat—untuk bersama-sama memujudkan SMA yang Hebat!, SMK Pasti Bisa!! Semoga. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here