Parkir Khusus Tak Terkontrol

296
Pos Radar Semarang CEGAH KEBOCORAN: Petugas Bapenda Kota Semarang memasang tapping box di parkir Mal Paragon. (Bapenda for Jawa )

SEMARANG Pemkot Semarang tidak bisa berbuat banyak untuk mengatur besaran tarif parkir berjenjang atau parkir khusus (off street) yang dikelola swasta. Sebab, penentuan tarif merupakan hak prerogatif pemilik lahan. Hanya saja, pemkot akan memberlakukan aturan batas atas dan batas bawah mengenai tarif parkir khusus.

”Memang yang menentukan tarif mereka sendiri (pengelola). Pemerintah hanya mengatur regulasinya, agar tidak terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah,” terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Yudi Mardiana, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (19/4).

Diakui, pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan parkir swasta, tempat parkir khusus, dan retribusi tempat parkir khusus tidak bisa maksimal karena belum ada Peraturan Wali Kota (Perwal). Pihaknya akan duduk bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menindaklanjuti Perwal parkir khusus tersebut.

”Struktur besaran tarif parkir ditentukan oleh penyelenggara dengan persetujuan wali kota (Perwal). Nah, selama ini yang belum Perwalnya. Kita akan duduk bersama dengan Dinas Perhubungan. Segera kita tindak lanjuti agar (parkir khusus) lebih terkontrol lagi,” tegas Yudi.

Perwal tersebut nantinya akan mengatur batas atas dan bawah tarif parkir off street, termasuk mengenai perizinannya. ”Tarif parkir harus sesuai fasilitas. Kalau kurang memadai ya tarifnya harus rendah. Kalau fasilitasnya bagus, ya nanti kita setujui (besaran tarif),” tandasnya.

Pihaknya bersama Dinas Perhubungan juga akan menindaklanjuti untuk mengatur kantong-kantong parkir di Kota Semarang. Termasuk parkir yang menggunakan sistem tarif berjenjang. ”Kemarin baru kami rapatkan dan akan segera ditindaklanjuti agar lebih terkontrol,” ujarnya.

Menurut Yudi, parkir off street memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar. Tahun ini saja, Bapenda menargetkan Rp 12,5 miliar dari 246 titik parkir off street, seperti mal, stasiun, bandara, rumah sakit, dan parkir khusus lainnya. Pengelola wajib menyetorkan pajak parkir 25 persen dari seluruh pendapatan. Hingga 13 April lalu, pencapaian pajak parkir telah mencapai sekitar Rp 4,5 miliar.

Untuk menekan kebocoran, ia memasang tapping box. Alat tersebut untuk mengukur potensi parkir. Dari ratusan parkir off street, Bapenda baru memasang 70 tapping box di 20 titik.

”Tahap pertama ini kita pasang tapping box di 20 titik. Kita pilih yang potensinya besar. Seperti (mal) Paragon yang memiliki pemasukan pajak parkir tertinggi, Rp 200 juta per bulan,” beber Yudi sembari mengklaim 90 persen objek parkir khusus telah menyetorkan pajak sesuai potensi.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto, mengatakan regulasi penetapan tarif parkir khusus menjadi PR (pekerjaan rumah) pemkot. Meski besaran tarif ditentukan oleh pengelola, namun pemkot bisa mendorong agar pelayanan parkir khusus ditingkatkan. Baik dari segi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan parkir.

”Payung hukum untuk menentukan tarif parkir khusus memang tidak ada. Karena itu besaran tarif parkir diserahkan sepenuhnya pengelola, mau flat atau progresif. Yang jelas pengelola harus menyetorkan pajak parkir sesuai ketentuan,” ujarnya.

Pihaknya mengapresiasi Bapenda yang telah memasangkan alat untuk menghitung potensi parkir. Hal itu untuk menutup kebocoran parkir dan mengoptimalkan potensi. ”Saya berharap tarif parkir yang ditentukan oleh pihak pengelola itu sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Baik kenyamanan, kemudahan, hingga keamanan kendaraan pengunjung,” harap politisi dari Fraksi Demorkat itu. (zal/amu/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here