Buat Kejar Paket Wajib Mengantongi NPSN

490

WONOSOBO—Ketiadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang menyulitkan penyelenggaraan sekolah Kejar Paket A,B,C di desa-desa, kemarin, menemui jawabannya.

Kepala Bidang PAUD Dikmas Dikpora Wonosobo, Lili Siti Bayinah, menyampaikan, sesuai aturan, yang bisa menyelenggarakan Kejar Paket adalah satuan pendidikan nonformal terakreditasi. Seperti PKBM. Sebab, PKBM memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Tanpa NPSN, siswa sekolah dipastikan tidak dapat mengikuti ujian, karena tidak terdaftar.

“Dalam penyelenggaraan sekolah kesetaraan (Kejar Paket), tugas pemerintah desa ada dua. Pertama, memastikan ada siswa minimal 20 orang, kedua mengalokasikan anggaran.”

Lili melanjutkan, mengenai guru ajar (mentor) dan tenaga administrasi, bisa dikomunikasikan ke PKBM yang ditunjuk. Biasanya, PKBM yang akan memikirkan. Pun, anggaran yang dibutuhkan, perlu dikomunikasikan dengan PKBM, dengan tidak memakai patokan biaya seperti dari pusat. Ini semata untukm efisiensi.

“Kalau dari pusat, untuk Kejar Paket C, per siswa anggarannya mencapai Rp 1,7 juta tiap tahun. Sedangkan Paket B, Rp 1,4 juta per siswa per tahun. Karenanya, tidak perlu memakai standar tersebut. Toh, masih banyak yang bisa dipangkas seperti biaya sewa gedung.”

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Syamsul Ma’arif menyebut, upaya peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat belum seperti yang diharapkan. Rata-rata sekolah masyarakat di Wonosobo pada 2016, masih ada di kisaran 6,11 tahun. “Dengan adanya kesadaran pemerintah desa atau kades seperti itu, tentu sangat menggembirakan. Makanya kita dukung.” (cr2/isk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here