4 Wajib Pajak Nunggak PBB Hingga Rp 1,1 Miliar

587

SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, terus berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu langkah tegas dilakukan kepada para wajib pajak (WP) yang membandel alias menunggak pajak hingga bertahun-tahun. Kemarin, petugas Bapenda menggelar yustisi dan memberikan teguran keras kepada empat WP yang masih memiliki tunggakan PBB, mulai objek pajak perusahaan, tanah kosong, SPBU hingga tempat tinggal.

Seperti PT Bayu Aji Garmen Intern yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 370 Semarang dengan objek pajak di Jalan Raya Kendal-Semarang Km 8, kemudian SPBU di Jalan Brigjen Sudiarto, serta objek pajak di Jalan Dr Wahidin.

Kasi Penagihan Bapenda Kota Semarang, Sri Hastyati, mengatakan, tunggakan dari empat WP tersebut hampir mencapai Rp 1,1 miliar. Sedangkan pada 2016 ada Rp 70 miliar tunggakan PBB. ”Ada yang menunggak dua tahun, tiga tahun, bahkan ada yang lima tahun, terhitung sejak tahun 2012,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Yudi Mardiana, mengatakan, yustisi PBB dilakukan sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB. Menurut Yudi Mardiana, yustisi merupakan tindakan tegas kepada WP agar memenuhi kewajibannya. ”Sebelumnya kita sudah memberikan peringatan lebih dari satu kali, namun tidak ada iktikad baik dari WP untuk membayar. Karena itu kita lakukan yustisi,” ujar Yudi.

Yustisi dilakukan dengan menandatangani objek pajak dan memasang spanduk bertuliskan ”Tanah dan bangunan ini belum membayar pajak bumi dan bangunan” disertai sosialisasi Perda terkait PBB.

”Sesuai aturan spanduk kita pasang hingga WP memiliki iktikad baik melakukan pembayaran PBB. Minimal ada kesanggupan baru kita turunkan,” tandasnya.

Namun jika dalam waktu dua minggu tidak ada iktikad baik dari WP, maka Bapenda akan menyerahkan kepada aparat atau juru sita aset sebagai langkah selanjutnya. ”Secara keseluruhan tingkat kepatuhan WP sebesar 85 persen. Kami berharap para WP bisa memenuhi kewajibannya membayar PBB demi kelancaran pembangunan Kota Semarang,” harapnya.

Yudi menambahkan, target PBB tahun ini sebesar Rp 330 miliar. Hingga 13 April lalu, target tersebut baru tercapai 17 persen atau sebesar Rp 57 miliar. (zal/aro/ce1)