Tarif Tinggi agar Tak Jadi Tempat Penitipan

1550

MANAGER Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 4 Semarang, Edy Koesyowo, mengatakan jika pengelolaan lahan parkir di wilayah Daop 4 Semarang diserahkan kepada pihak kedua, yakni PT Reska Multi Usaha. Pihak kedua ini, kata dia, adalah anak perusahaan PT KAI yang ditunjuk untuk mengelola lahan parkir di semua stasiun di Indonesia.

”Lahan parkir di stasiun diserahkan ke PT Reska, mereka yang mengelola dan menerapkan besaran tarif parkir tersebut,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Edy menjelaskan, jika pihak kedua yang telah ditunjuk oleh pusat tersebut memakai lahan yang ada dengan sistem sewa. Selain itu, PT Reska sendirilah yang menyiapkan segala sarana maupun prasarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola parkir di setiap stasiun.

”Kalau besarannya disesuaikan dengan peraturan di masing-masing daerah. Selain itu PT Reska juga melakukan penyesuaian tarif baru-baru ini,” bebernya.

Tarif yang disesuaikan mulai 6 Februari lalu itu, lanjut dia, telah melalui beberapa kajian dan pertimbangan. Saat ini, tarif parkir di Stasiun Tawang maupun Stasiun Poncol sebesar Rp 5.000 per dua jam pertama. ”Besaran kenaikannya tidak begitu tinggi, tahun lalu per dua jam pertama sekitar Rp 3.000-Rp 4.000,” jelasnya.

Humas PT Reska Multi Usaha, Nyoman Suwardhaita, mengatakan, jika besaran tarif yang ada di stasiun disesuaikan dengan peraturan daerah setempat. ”Selama 3-4 tahun tarif tidak mengalami kenaikan, baru tahun ini disesuaikan atau mengalami kenaikan, karena naiknya biaya dan ongkos produksi  seperti sewa lahan, bayar pajak, dan membayar sumber daya manusianya,” katanya.

Menurut dia, kenaikan tersebut sebagai salah satu cara agar lahan parkir tidak disalahgunakan sebagai tempat penitipan motor maupun mobil. Sebab, banyak pengguna kereta api yang kesulitan mencari tempat parkir di stasiun. ”Kenaikannya sudah dilakukan berbagai kajian. Banyak kendaraan yang menginap tapi tidak menggunakan kereta api, dan membuat penumpang yang datang kesulitan mencari lahan parkir,” tuturnya.

Pengelolaan parkir oleh pihak kedua juga dilakukan di RSUP dr Kariadi. Menurut Kepala Bagian Umum RSUP dr Kariadi Semarang,‎ Drs Agus Tri Paryanto MKes, pengelolaan sentral parkir di rumah sakit pelat merah ini dikelola langsung oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Citra Husada. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah perjanjian kerja sama antara Dirut RSUP dr Kariadi dengan manajemen KPRI.

”Berkaitan tarif parkir memang untuk ‎karyawan tidak dikenakan biaya. Kalau tarif parkir untuk kendaraan pasien baik penunggu maupun pengunjung kalau mobil Rp 3.000, kalau sepeda motor Rp 2.000,” kata Agus Tri Paryanto.

Dia mengaku tarif tersebut berlaku flat (datar) untuk lama atau tidaknya pasien, bahkan untuk pasien rawat inap juga bisa meminta tarif parkir langganan. Agus juga memastikan untuk pajak ke Pemkot Semarang sudah dibayar rutin setiap bulan dengan besaran sekitar Rp 26 juta. Ia juga mengatakan kalau‎ mulai Maret 2016, parkir di RSUP dr Kariadi sudah dipasang alat monitor e-parking dari Pemerintah Kota Semarang.

”Jadi, nanti apabila karcis pasien atau pengunjung hilang maka wajib menunjukkan STNK atau surat kendaraan lainnya, kami tidak memberlakukan sistem denda,” ‎katanya.

Pimpinan KPRI Bina Citra Husada RSUP dr Kariadi, Muhammad Alfan, mengaku, kalau parkir RSUP dr Kariadi sejak Februari 2016 dikelola pihaknya, yang merupakan koperasi karyawan yang sudah berbadan hukum.

Alfan mengatakan, kalau konsep parkir yang dikelolanya sudah menggunakan sistem teknologi informasi (IT), bahkan sejak Maret 2017 sudah ada alat monitoring yang dipasang oleh Pemkot Semarang.

”Untuk pajak parkir relatif, tergantung penghasilan yang didapat, yang jelas semua tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Setiap bulan kami setor ke pemkot kisaran Rp 26 jutaan,” ujarnya.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang, Maryanto, menjelaskan, semakin meningkatnya jumlah penumpang pesawat, membuat ketersediaan lahan parkir yang luas sangat diperlukan. Saat ini lahan di bandara hanya bisa menampung sebanyak 316 mobil dan 300 motor.

Sementara area parkir yang bertempat di belakang masjid mampu menampung 120 mobil. Padahal rata-rata penumpang baik yang turun maupun yang naik saat ini mencapai kisaran 7.000 orang per hari. ”Karena itu, kami harus mengelola parkir bandara dengan baik,” katanya.

Saat ini, pengelolaan parkir Bandara Ahmad Yani dilakukan oleh Koperasi S-16 Lanumad Ahmad Yani. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan pelayanan parkir swasta PT ISS. ”Jadi, kontraknya bukan oleh bandara dengan PT ISS. Tapi, yang melakukan kontrak Koperasi S-16 Lanumad,” jelasnya.

Shared Service Department Head PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang, M. Dimyati, menambahkan, pemasukan parkir dibagi tiga, yakni Koperasi S-16 Lanumad Ahmad Yani, PT Angkasa Pura I dan PT ISS. ”Semua penghasilan retribusi parkir yang berwenang mengelola Koperasi S-16 Ahmad Yani. Namun memang penghasilannya juga dibagi 3 dengan persentase berbeda,” ujarnya.

”Untuk parkir memang berlaku tarif progresif. Harapannya, supaya pengunjung bandara tidak berlama-lama parkir agar kondisinya tidak penuh mengingat minimnya lahan,” katanya. (den/jks/mg30/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here