Tarif Parkir Berjenjang Mencekik

Setiap Lokasi, Besaran Tarif Beda

16390

SEMARANG – Penerapan parkir sistem tarif berjenjang atau sistem tarif per jam dikeluhkan warga. Sebab, di setiap lokasi memberlakukan tarif berbeda. Selain itu, sistem tarif parkir per jam ini tidak memiliki payung hukum alias ilegal dan tidak ada standardisasi. Pengelola parkir menetapkan tarif sendiri. Antara tarif parkir di rumah sakit, stasiun, bandara, maupun mal besarannya beda. Ironisnya, pengelola parkir tidak membayar retribusi parkir ke Pemkot Semarang sesuai dengan besarnya omzet per bulan. Meski begitu, pemkot tetap membiarkan dan tidak menertibkan parkir sistem berjenjang ini. Praktis, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir tarif berjenjang ini dipastikan banyak yang menguap.

Leonardo Istiyardi, 37, warga Semarang, mengatakan, dari sisi keamanan, parkir di mal yang menerapkan sistem tarif per jam memang lebih aman dan tertib. Tetapi hal yang membuatnya kesal adalah tarif yang tidak menentu. ”Jujur saja saya bertanya-tanya dari mana mereka menentukan tarif? Apa dasarnya? Kalau hitungannya waktu, kenapa tempat satu dan tempat lainnya, tarifnya bisa tidak sama,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia sendiri mengaku kesulitan menebak saat membayar parkir dengan sistem tarif berjenjang ini. ”Sering mengantar istri di mal A, kemudian sengaja saya catat hitungan waktunya. Saya parkir 2 jam lebih 27 menit, perkiraan saya membayar kurang lebih Rp 9.000. Ternyata bayarnya Rp 13.000. Saya jadi curiga, jangan-jangan ini memang permainan tarif parkir dalam sistem ini. Saya curiga, parkir 2 jam lebih 27 menit, bayarnya dihitung 3 jam. Kemungkinan, tarifnya dibulatkan. Sehingga bayarnya lebih mahal,” ujarnya kesal.

Ia mencontohkan lagi, parkir hanya 10 menit, bisa jadi bayarnya dihitung sama dengan parkir 1 jam. Karena dibulatkan. ”Seharusnya parkir 10 menit biayanya Rp 1.000, maka bisa jadi membayar Rp 5.000. Lebih membingungkan lagi, beda tempat beda tarif,” katanya.

Menurutnya, sistem tarif berjenjang ini merugikan. Sebab, masyarakat tentu tidak ingin menjadi korban permainan tarif. Memang, bagi masyarakat yang enggan berpikir soal tarif parkir ini tentu tidak menggubris. ”Saya juga tidak protes dan tidak komplain. Toh, saya mampu membayarnya. Tetapi aneh saja kalau sistem yang tidak transparan seperti itu dibiarkan. Memang, semua orang yang jalan-jalan di mal rata-rata orang punya duit. Tapi coba bayangkan, mereka mengeruk keuntungan dari ribuan orang atas permainan tarif yang tidak transparan, siapa yang pinter?” ujarnya.

Sistem parkir tarif berjenjang juga diberlakukan di lokasi parkir RSUP dr Kariadi Semarang. Sedikitnya ada 5 titik parkir yang bisa digunakan pengunjung, keluarga pasien, maupun pegawai rumah sakit. Parkir di rumah sakit ini dikelola oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Citra Husada dan RSUP dr Kariadi. Tarif yang berlaku sejak 1 Maret 2016, untuk sepeda motor 4 jam pertama Rp 2.000, setiap 1 jam berikutnya Rp 500, sedangkan kumulatif biaya maksimal (menginap) Rp 4.500. Sedangkan tarif mobil untuk 4 jam pertama Rp 3.000, setiap 1 jam berikutnya Rp 500, sementara kumulatif biaya maksimal Rp 6.500.

Salah satu pengunjung RSUP dr Kariadi, M. Arif Hidayat, mengaku keberatan dengan tarif yang diberlakukan itu. Menurutnya, tarif tersebut jelas bertentangan dengan Perda Kota Semarang yang mana setiap sepeda motor hanya dibebankan tarif parkir Rp 1.000. ”Ini orang mau berobat yang sudah jelas-jelas orang sakit ditambahi biaya mahal untuk parkir. Apalagi RSUP dr Kariadi milik pemerintah, seharusnya bisa digratiskan,” kata Arif saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di lokasi parkir, Senin (17/4).

Ia mengaku sempat menanyakan ke petugas parkir terkait tarif yang diberikan. Saat itu, ia ditunjukkan pengumuman tarif parkir yang terpampang di spanduk MMT yang dipasang di pintu keluar. ”Saya sempat kaget saat ditarik parkir sampai Rp 5.500, kemudian saya tanya perhitungannya bagaimana? Saya tidak dijelaskan, tapi diminta membaca pengumuman di MMT sama petugas parkir,” tandas Arif kesal.

Di Stasiun Tawang, tarif parkir berjenjang yang diberlakukan lebih mahal lagi. Untuk parkir sepeda motor dikenakan tarif Rp 3.000 untuk 2 jam pertama. Tarif tambahan setiap jam Rp 1.000 dengan biaya maksimal Rp 8.000. Khusus motor menginap dikenankan biaya Rp 16.000 setiap 24 jam atau Rp 24.000 untuk kendaraan yang menginap lebih 24 jam pertama.

Untuk tarif parkir mobil sebesar Rp 5.000 untuk 2 jam pertama, dan tambahan biaya Rp 2.000 untuk setiap jam berikutnya, dengan biaya maksimal Rp 15.000. Untuk mobil menginap dikenai tarif Rp 29.000 untuk 24 jam pertama, dan Rp 44.000 untuk 24 jam selanjutnya.

”Tarif parkir yang diberlakukan benar-benar mencekik. Parkir kurang dari 15 menit saja harus membayar Rp 3.000,” keluh Yuda Aji Dikjaya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di Stasiun Tawang Semarang, kemarin.

Menurut dia, tarif tersebut terlalu mahal dan tidak berdasar. Selain itu, mahalnya tarif parkir tidak sepadan dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola parkir. ”Fasilitasnya tidak sepadan, motor yang parkir masih kepanasan dan kehujanan,” keluhnya.

Mustolih salah satu pengguna kereta api mengaku setiap akhir pekan harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp 45.000 untuk membayar parkir. Mahalnya harga yang harus dibayarkan lantaran motor miliknya sengaja diinapkan di stasiun ketika dirinya pulang mudik Purwokerto. ”Kalau motor menginap minimal harus bayar Rp 45.000, hampir sama mahalnya dengan harga tiket kereta yang digunakan,” tuturnya.

Kali pertama membayar biaya parkir, ia mengaku kaget lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan. Belum lagi jika tiket parkir tidak sengaja hilang, dirinya harus mengganti biaya karcis sebesar Rp 10.000. ”Jelas sangat keberatan, harus ada peninjuan ulang terkait tarif parkir ini oleh PT KAI ataupun Pemkot Semarang,” katanya.

Di Bandara Ahmad Yani, sistem parkir tarif berjenjang juga dinilai merugikan konsumen. Di tempat tersebut, pengguna kendaraan ditarik parkir dua kali oleh petugas ISS Parkir Management yang mengelola perparkiran di bandara. Untuk parkir motor, saat masuk dikenakan tarif Rp 2.000 dan mobil Rp 4 ribu per jam. Sedangkan saat keluar harus membayar lagi jika melebihi jam pertama. ”Motor saya menginap 3 hari harus membayar hingga Rp 32.000, benar-benar memberatkan. Kira-kira yang masuk pemkot berapa itu?” tanyanya.

Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Danang Kurniawan mengakui, parkir sistem tarif berjenjang seperti diterapkan di mal, rumah sakit, stasiun maupun bandara belum memiliki aturan penerapan tarif. Tetapi di Kota Semarang, penyenggaraan parkir menggunakan sistem tersebut diperbolehkan. ”Di mal itu merupakan parkir yang dikelola swasta. Perizinannya memang di Dishub. Sistemnya, mereka membayar pajak parkir, bukan retribusi parkir,” katanya.

Sistem pengelolaannya murni diselenggarakan oleh pihak mal sendiri. Termasuk tarif parkir tersebut ditentukan oleh pengelola sendiri. ”Memang untuk penetapan tarif parkir yang dikelola oleh pihak swasta ini belum diatur. Tapi, penyelenggaraan parkir ini diperbolehkan di Kota Semarang, pengelola mengenakan tarif sendiri. Izinnya dari kami,” jelas Danang.  Meski demikian, Danang enggan berkomentar banyak terkait parkir sistem tarif berjenjang ini.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, mengatakan, penerapan parkir sistem tarif berjenjang dengan hitungan waktu ini tidak memiliki payung hukum alias ilegal. ”Parkir sistem itu tidak memiliki acuan tarif standar, karena tarif tersebut ditentukan oleh penyelenggara sendiri,” katanya.

Setiap penyelenggara bisa menerapkan kebijakan berbeda. Hal yang pasti dalam sistem parkir tersebut adalah semakin lama semakin mahal. Konsumen kerap dirugikan. ”Tentunya mampu mengeruk banyak keuntungan bagi pengelola. Tetapi pengelola tidak membayar pajak PAD Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan persentase pendapatan parkir sesungguhnya,” katanya.

Dikatakannya, penerapan parkir berjenjang yang kenaikan tarifnya ditentukan sendiri oleh pengelola parkir tersebut sangat merugikan konsumen. ”Masyarakat kadang tidak tahu, tiba-tiba diminta membayar parkir dengan nilai yang cukup memberatkan,” ujarnya. (den/jks/amu/aro/ce1)