Seluruh Jaminan Kesehatan Langsung Dibayar Negara, Keluarga Dilatih Keterampilan

Dari Audiensi Penderita Thalasemia Indonesia di DPRD Kabupaten Magelang

424
SELESAI : Sejumlah persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga Thalasemia di Kabupaten Magelang akhirnya terselesaikan usai beraudiensi dengan DPRD setempat. (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU)
SELESAI : Sejumlah persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga Thalasemia di Kabupaten Magelang akhirnya terselesaikan usai beraudiensi dengan DPRD setempat. (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU)

KESULITAN yang dihadapi keluarga penderita thalasemia asal Kabupaten Magelang, akhirnya tertolong usai audiensi dengan anggota DPRD setempat. Mereka yang salama ini membayar jaminan kesehatan secara mandiri untuk memenuhi pengobatan setiap bulannya, akhirnya diputuskan untuk dibiayai pemerintah.

Sejumlah keluarga penderita thalasemia diterima oleh Ketua DPRD Saryan Adi Yanto serta Kepala Cabang BPJS Kedu, perwakilan Dinas Kesehatan, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk.

“Kedatangan kami ke sini, karena selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Setiap kami ingin mendapatkan informasi, selalu ‘dipingpong’. Datang ke satu dinas, diminta ke dinas yang lain. Demikian seterusnya. Padahal, niat kami hanya ingin mendapatkan informasi. Karena itulah, kami minta DPRD untuk memfasilitasi mempertemuan dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” kata Ketua Persatuan Orang Tua Penderita Thalasemia Indonesia (POPTI) Cabang Magelang, Lilis Herawati.

Lilis menyampaikan, beberapa anggotanya banyak yang belum masuk dalam BPJS. Kalau pun masuk, mereka ikut dalam BPJS mandiri. Padahal, mereka berasal dari ekonomi bawah. Satu sisi, hampir sebulan sekali, penderita thalasemia harus transfusi darah. “Kami hanya minta Pemkab memasukkan mereka dalam Jamkesda. Kalau pun tidak boleh, kami minta penjelasan atau solusi lain,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto meminta pemerintah daerah– khususnya Dinkes dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial, dan Pengendalian Penduduk–untuk memperhatikan keluhan mereka. Saryan mengatakan, pada APBD 2016 lalu, ada tambahan kuota 10000 bagi warga yang belum masuk BPJS, dimasukkan dalam Jamkesda.

Karena itu, DPRD langsung meminta 37 anggota POPTI yang belum masuk, untuk diikutkan dalam Jamkesda. “Teman-teman di POPTI ini kan juga termasuk penyakit yang diprioritaskan, seperti halnya gagal ginjal, jantung, kanker, dan sebagainya. Tentunya tidak sulit untuk memasukkan mereka. Semoga ini hanya masalah komunikasi saja.”

Tidak hanya itu. DPRD juga meminta Badan Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Pengendalian Penduduk (BP2SP2) untuk memperhatikan orang tua dan penderita dari sisi ekonominya. “Kasihan mereka, banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kami minta BP2SP2 untuk memberikan pendampingan dari sisi ekonomi. Mungkin pemberian modal atau keterampilan kerja atau lainnya,” kata Saryan.

Setelah berdiskusi, akhirnya Dinkes bersedia memasukkan mereka dalam Jamkesda. Sedangkan BP2SP2 berencana memberikan pendampingan kepada anggota POPTI. Sedangkan BPJS Kesehatan Magelang menyatakan siap memasukkan para keluarga thalasemia ini dalam BPJS yang dibiayai oleh pemerintah.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Magelang, Surmiyati, mengatakan, seluruh keluarga thalasemia telah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan melalui program dari pemerintah. Sehingga, kata Surmiyati, mereka tidak perlu lagi membayar secara mandiri. (adv)