Pengelolaan DAS Semrawut

1042

SEMARANG – Problem Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jateng yang begitu kompleks menjadi perhatian DPRD Jateng. Di antaranya adalah masalah pengendalian banjir dan jangkauan air untuk irigasi yang kemudian dikelola Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso berharap agar pengelolaan DAS di Jateng menjadi satu sistem yang terpadu. Salah satu penyebab lambannya solusi terkait dengan banjir dan jangkauan air untuk irigasi adalah wewenang pengelolaan sungai serta anak sungai terpisah-pisah. ”Ini masalah serius dan harus dicarikan solusinya, harusnya menjadi satu sistem saja,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini permasalahan irigasi sekunder diserahkan pada P3A. Namun, di lapangan, P3A tidak memliki otoritas untuk menyelesaikan kendala saluran tersebut. Data pemerintah, DAS yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan P3A lebih banyak rusak daripada yang menjadi kewenangan pemprov. ”Kami sedang mengusulkan irigasi sekunder yang sebelumnya diserahkan P3A dan pertanian agar dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PU-PSDA) di provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Jika usulan ini diterima, konsepnya saluran irigasi sampai ke sawah menjadi tanggung jawab PU-PSDA. Sekarang di lapangan masih lempar-lemparan tanggung jawab. PSDA hanya diberi tanggung jawab 5 kilometer dari ’intake’ badan bendungan atau embung, padahal sampai ke sawah masih panjang, itu diserahkan P3A. ”Mengenai teknis pemeliharaan, P3A harus tetap ikut berpartisipasi, hanya didampingi oleh PU-PSDA karena pemerintah tidak bisa mengelola semua 100 persen termasuk soal pendanaan,” tambahnya.

Berdasarkan data Dinas PSDA, daftar DAS di Jateng sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, yakni sejumlah 202 DAS. Dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada BBWS Pemali Juana, BBWS Serayu Opak, BBWS Bengawan Solo, dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung. (fth/ric/ce1)