Penambang Manual Minta Disediakan Kawasan Khusus

500
SAMPAIKAN ASPIRASI: Massa menggelar aksi dihalaman Pemkab Magelang menuntut kejelasan regulasi penambangan manual di wilayah Merapi. (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU)
SAMPAIKAN ASPIRASI: Massa menggelar aksi dihalaman Pemkab Magelang menuntut kejelasan regulasi penambangan manual di wilayah Merapi. (MUKHTAR LUTFI/JAWA POS RADAR KEDU)

MUNGKID – Ratusan massa yang tergabung dalam paguyuban penambang manual dan armada pasir merapi MTC, menggelar unjuk rasa di halaman Pemkab Magelang, kemarin. Mereka menuntut diberikan lokasi khusus penambangan manual, karena terdesak penambangan alat berat.

Dalam aksinya, massa membawa serta puluhan truk. Mereka berorasi di bawah pengamanan kepolisian. Koordinator aksi, Nida Nur Afandi, mengatakan, pihaknya menuntut agar penambang manual diberikan izin resmi. Meski Pemprov Jawa Tengah yang menerbitkan, namun proses perizinan harus melalui rekomendasi wilayah dan lingkungan ada di tangan Pemkab.

Dalam aksinya, massa juga meminta wilayah khusus untuk penambangan manual. Yakni, di daerah Cawang Kali Bebeng, Kecamatan Srumbung. Di sana, material masih sangat banyak dan belum dijamah oleh penambangan alat berat. “Saat ini, posisi kami terjepit karena makin banyaknya penambangan alat berat.”

Nida mengaku siap mengurus izin, asalkan diberikan kepastian hukum. “Kami akan tetap menambang di daerah Cawang Kali Bebeng, termasuk di tebing dengan jaminan keamanan dari Pemkab,” katanya kepada awak media. Menurut Nida, para penambang manual hanya mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara penambangan alat berat, dianggap hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Setelah berorasi, perwakilan pengunjuk rasa diminta masuk ke kantor untuk audensi, Bupati Magelang Zaenal Arifin tidak hadir. Ia diwakili oleh Asisten I Setda, Eko Triyono, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tri Agung, Kepala Dinas Pembangunan Umum Heriyanto; dan Kepala Satpol PP, Imam Bashori.

Eko Triyono mengatakan, pihaknya siap membantu proses pengajuan izin penambangan manual. Menurut Eko, proses perizinan saat ini ada di tangan Pemprov Jawa Tengah. Pemkab Magelang sendiri hanya berwenang memberikan rekomendasi. “Silahkan ajukan wilayah yang mau ditambang.”

Eko membeber, pada 2007 silam, pihaknya pernah mengeluarkan izin tambang manual di Kali Bebeng seluas 10 hektare sampai batas Cawang. Ironisnya, tidak ada setahun, material sudah habis karena tingginya kebutuhan pasir. “Targetnya dulu per hari 300 truk. Tapi praktiknya mencapai 600 truk/hari,” katanya.

Menurut Eko, soal regulasi izin penambangan, saat ini berada di tangan Pemprov. Wewenang bupati hanya memegang rekomendasi izin lingkungan. Pemkab, klaim Eko, berencana membantu proses penertiban kegiatan penambangan ilegal.

“Kami sudah menghubungi BBWSO untuk meminta menghentikan penambangan menggunakan alat berat di lahan tambang manual di Bebeng, karena dulu izinya normalisasi. Namun kenapa, keluarya justru izin usaha tambang.”

Eko menyampaikan, “Saat proses pengurusan izin penambangan alat berat, juga ada kesepakatan tidak mengusik penambang manual. Maka dari itu persoalan ini, harus dikaji secara langsung oleh gubernur sebagai bahan tinjauan ulang di lapangan.” (vie/isk)