Lahan Basah Pengelola Parkir

383

MAHALNYA tarif parkir berjenjang kerap tidak sebanding dengan pelayanan yang didapat konsumen. Selain itu, penghitungan tarif berjenjang juga dinilai tidak transparan.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono, mengungkapkan, hal tersebut terjadi karena pemerintah kota tidak merasa berwenang, karena itu merupakan lahan pribadi dari yang bersangkutan.

”Menurut saya itu tidak fair. Bagaimana pun juga ini kan wilayah Kota semarang,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ngargono mengatakan, semestinya untuk tarif parkir berjenjang harus dibicarakan dengan pihak terkait. Selain itu, tarif parkir berjenjang harus ada batasan maksimal. ”Jadi, tidak terus tarifnya linier yang memberatkan konsumen,” ujarnya.

Dikatakan, dalam pengaturan tarif parkir berjenjang, pihak yang dilibatkan antara lain  pemilik lahan, pengelola, pemerintah kota, serta konsumen. ”Mereka harus diajak bicara, sehingga tidak seenaknya merumuskan tarif parkir tanpa melibatkan konsumen,” katanya.

Ia mengaku pernah mendapat keluhan dari pengunjung mal yang harus membayar parkir hingga Rp 22.000. Padahal pengunjung itu hanya parkir mulai pukul 09.00 hingga 15.00 atau sekitar 6 jam. ”Ada juga konsumen yang mengeluhkan parkir yang penghitungannya tidak manusiawi. Parkir 8 jam lebih 1 menit dihitung 9 jam. Itu juga harus diakomodir dengan baik,” ungkapnya.

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menjelaskan, parkir berjenjang tersebut masuk kategori bukan parkir di tepi jalan atau off street dan dikendalikan bukan oleh Dinas Perhubungan. Ia mengatakan saat ini memang kebijakannya tidak jelas, dan dimanfaatkan oleh oknum pengurus parkir.

”Paling gampang itu harusnya terintegrasikan dengan pemkot. Artinya, pemkot mestinya bisa memantau berapa kendaraan yang keluar masuk. Tapi yang terjadi sekarang kan tidak, jadi mereka percaya saja dengan pengelola,” katanya.

Djoko menuturkan, salah satu teman pengelola yang dikenalnya mengakui dalam praktiknya, setoran tarif parkir ke pemkot hanya 60 persen saja. Menurutnya, mestinya pemkot bisa memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki, sehingga tahu pemasukan dan penghitungan pajaknya.

”Sekarang pemerintah mau tegas menindak juga gak bisa, karena tidak punya data pastinya. Kalau mereka konfirmasi ke pihak bersangkutan pasti jawabannya ’sebentar saya cek dulu’, wah ya paling kongkalikong ujung-ujungnya,” ujarnya sambil tertawa.

Ia melanjutkan, salah satu solusinya bisa dilakukan dengan pembuatan aplikasi e-parking seperti yang sudah diberlakukan di Jakarta. Sehingga masyarakat dan pemerintah tahu datanya dengan lengkap. ”Artinya kita harus meniru yang baik, itu juga kan manfaatnya banyak dan lebih membantu kalau ternyata pemkot memang tidak bisa memantau,” katanya.

Perkiraan potensi parkir on street di Kota Semarang yang ia hitung kasar dalam setahun bisa mencapai Rp 150 miliar. Ironisnya, yang masuk PAD pemkot tidak sampai Rp 2 miliar. Sisanya bocor ke mana-mana.

”Ini jadi lahan basah oknum pengelola parkir, mereka hanya setor 60 persen ke pemerintah, sisanya dibagi dua dengan pemilik lahan,” ujarnya.

Djoko berharap Semarang sebagai smart city, harusnya sudah memberlakukan pengelolaan parkir yang modern, baik on street maupun off street dengan menerapkan teknologi informasi. (mg26/aro/ce1)

Tinggalkan Komentar: