Lunturnya Pancasila Pengaruhi Entitas Kebangsaan

1473
SOSIALISASI EMPAT PILAR: Anggota MPR RI Bambang Wuryanto (kedua dari kiri) saat memberikan paparan pada Sosialisasi dan Seminar Kebangsaan ”Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa dan Negara” di Panti Marhaen. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
SOSIALISASI EMPAT PILAR: Anggota MPR RI Bambang Wuryanto (kedua dari kiri) saat memberikan paparan pada Sosialisasi dan Seminar Kebangsaan ”Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa dan Negara” di Panti Marhaen. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Nilai-nilai Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia dinilai mulai luntur. Hal tersebut ikut memengaruhi entitas kebangsaan. Sehingga meski usia bangsa Indonesia sudah lebih dari 70 tahun, namun tujuan yang ingin dicapai terkesan tidak jelas.

Anggota MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan meski menganut demokrasi Pancasila sebagai sistem politik, dalam praktiknya yang digunakan lebih mengarah ke demokrasi liberal. ”Contohnya saja, saat ini pengambilan keputusan jarang yang memakai musyawarah mufakat. Sebagian besar menggunakan suara terbanyak,” kata Bambang dalam acara Sosialisasi dan Seminar Kebangsaan ”Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara” yang digelar di Panti Marhaen, Jumat (14/4).

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menyatakan, musyawarah mufakat sulit dicapai karena masing-masing pihak memiliki ego yang tinggi agar keinginanya tercapai. Bahkan tak jarang menghalalkan segala cara. Ia mencontohkan, pemilihan ketua RT hingga pengambilan keputusan di legislatif seringkali menggunakan suara terbanyak.

Menurut Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI ini, lunturnya ideologi bangsa juga memengaruhi entitas kebangsaan. Sehingga meski usia bangsa ini sudah lebih dari 70 tahun namun dinilainya tak jelas tujuannya. Sebagai anggota DPR RI dari Dapil IV Jateng, ia kemudian membandingkan Provinsi Jateng dan negara Belanda. Dari sisi luas, hampir sama. Namun, Belanda menjadi penghasil produk pertanian ketiga dunia. ”Padahal di sana memiliki empat musim yang tidak semua musimnya bisa melakukan masa tanam. Sementara Jateng yang mengenal dua musim dan bisa menanam hampir sepanjang tahun, masih kesulitan swasembada kebutuhan pangan secara menyeluruh,” ujar Ketua DPD PDIP Jateng ini. Belum jelasnya arah dan tujuan bangsa tersebut membuat Indonesia sulit bekerja sama dengan negara lain.

Menurutnya, efek negatif demokrasi liberal adalah ketimpangan miskin dan kaya yang sangat tinggi. Hal itu terjadi di kota-kota besar. Di balik gedung-gedung mewah ada permukiman masyarakat miskin. Dalam demokrasi liberal, katanya, siapa kuat maka akan menang.

Dia menambahkan, saat ini para pemuda masih perlu diberikan pemahaman tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Lebih dari itu, juga perlu diberi pemahaman tentang entitas serta pemahaman tujuan berbangsa dan bernegara. ”Generasi muda pascareformasi tentunya harus tetap menjadikan empat pilar kebangsaan itu kokoh dan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Dikatakannya, sejak reformasi memang setiap warga lebih cenderung  bebas menyampaikan pendapatnya, tapi seringkali kebebasan tersebut dimaknai bebas tanpa batas. Kesalahan pemahaman tersebut menyebabkan kendurnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. (ric/ce1)