SEMARANG – Sebanyak 785 guru yang tersebar di 597 SMA/SMK negeri di Jateng bakal pensiun tahun ini. Jika tidak dicarikan penggantinya, dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan belajar mengajar yang berdampak pada penurunan kualitas pendidikan. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan guru dengan perjanjian kerja.

Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sungkono menjelaskan, pengangkatan guru tidak tetap (GTT) dinilai kurang efektif karena honor mereka akan dibebankan ke Pemprov Jateng. Padahal di 2017 ini alokasi APBD untuk menggaji seluruh GTT yang berjumlah 6.753 orang sudah kedodoran.

”Nanti ada pengusulan formasi, kami mendorong lewat PGRI agar untuk GTT ke depan sesuai UU ASN bisa mengangkat pegawai dengan perjanjian kerja. Itu bisa jadi solusi kalau pemerintah belum ada formasi CPNS,” katanya, Kamis (13/4).

Menurutnya, pegawai dengan perjanjian kerja lebih tepat, mengingat sampai saat ini moratorium penerimaan CPNS masih belum dicabut pemerintah pusat. ”Untuk mengatasi kebuntuan itu, menurut kami pegawai dengan perjanjian kerja. Sebab untuk mengangkat GTT dan PTT sudah tidak boleh, faktanya sekolah mengalami kekurangan guru,” ungkapnya.

Meski begitu pihaknya mengaku sampai saat ini belum melakukan pendataan secara lengkap, guru mata pelajaran apa saja yang mengalami kekurangan. ”Tapi untuk SMK memang untuk guru mata pelajaran produktif mengalami kekurangan,” ujarnya.

Saat ini, dia sedang berupaya mencari solusi. Salah satunya membuat sistem pendidikan ganda. Yakni guru yang mengajar mata pelajaran normatif adaptif, akan dilatih dalam waktu tertentu. Sehingga ke depan para guru tersebut bisa mengajar mata pelajaran produktif di SMK.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Sudharto menilai, berkurangnya jumlah guru tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng harus memberikan petunjuk kepada sekolah agar siswa tak dirugikan. Sebab, setelah kewenangan SMA/SMK dilimpahkan ke pemprov, sekolah tidak punya hak merekrut GTT.

Dia sepakat jika sekolah bisa mengangkat guru pengganti dari luar atau pegawai dengan perjanjian kerja.  Mengenai gaji, dapat dibayar oleh sekolah dari dana partisipasi masyarakat. Selain itu, sekolah juga harus membuat kesepakatan kepada guru pengganti tersebut. Jika pemerintah sudah mengangkat guru PNS, harus mau dikeluarkan karena guru pengganti ini sifatnya sementara.

”Tidak boleh menuntut jadi karyawan tetap, apalagi PNS. Besaran gaji pun sesuai kesepakatan antara guru pengganti dan pihak sekolah dengan pengetahuan komite sekolah. Apakah dibayar per bulan, atau hitungan jam,” tegasnya. (amh/ric/ce1)